Pembagian Beras di Desa Permata Picu Kekecewaan Warga: Ada yang Dapat 10 Kg, Ada yang Hanya 5 Kg!

Kilasfakta.com|Kuburaya, Kalimantan Barat – 30 Juli 2025|Sejumlah warga Desa Permata, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan pemerintah desa dalam pembagian beras bantuan pemerintah. Warga menilai kebijakan tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa musyawarah bersama warga desa.

Menurut informasi yang dihimpun, pembagian bantuan beras yang diterima setiap kepala keluarga (KK) tidak merata. Ada warga yang menerima 10 kilogram beras, namun sebagian lainnya hanya mendapatkan 5 kilogram. Ketimpangan ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat yang merasa tidak mendapatkan penjelasan transparan dari pemerintah desa.

Baca Juga  Proyek Jalan dan Jembatan Penghubung Desa Meranggau-Balai Tinggi Tahap 3 Diduga Sarat Indikasi Korupsi

“Di desa kami, ada yang dapat 10 kilo, ada juga yang cuma 5 kilo. Padahal kalau di desa Radak 1 dan Radak 2, mereka dapat dua karung beras, masing-masing 10 kilo per KK. Kenapa kami cuma segitu?” ungkap seorang warga Desa Permata yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Warga juga menyayangkan sikap kepala desa yang dianggap tidak melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam hal pembagian bantuan sosial. Tidak adanya forum musyawarah atau sosialisasi sebelum penyaluran bantuan dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip-prinsip keterbukaan dan keadilan.

Baca Juga  Pengamat: Proyek Jembatan Mangkrak di Jelai Hulu Ketapang Diduga Terindikasi Korupsi dan Addendum Fiktif, Aparat Diminta Bertindak!

“Kalau memang ada perbedaan jumlah, seharusnya dijelaskan kepada kami alasannya apa. Kami tidak diberi informasi, tahu-tahu sudah dibagikan saja. Ini membuat kami merasa tidak dihargai,” sambung warga lainnya.

Sampai berita ini diturunkan, Kepala Desa Permata belum memberikan keterangan resmi terkait polemik ini. Warga berharap ada penjelasan terbuka dari pihak pemerintah desa dan meminta agar pola distribusi bantuan ke depan dilakukan secara adil, transparan, dan melalui musyawarah dengan masyarakat.

Baca Juga  Dukung Semangat Gotong Royong, Komandan Kodaeral XII Hadiri Pencanangan BBGRM dan HARGANAS Tingkat Kalimantan Barat

Situasi ini menambah daftar panjang keluhan masyarakat terhadap proses penyaluran bantuan sosial yang belum sepenuhnya akuntabel di sejumlah wilayah pedesaan. Transparansi dan keterlibatan warga menjadi tuntutan utama agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

 

Laporan : Warga masyarakat
Red/Kalbar*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *