Pengamat: Kunjungan Pejabat Negara Tanpa Tindak Lanjut Berpotensi Jadi Pemborosan

Kilas Fakta.com | Pontianak – 24 Agustus 2025 | Kunjungan pejabat negara, khususnya di tengah masyarakat, idealnya menghadirkan perubahan nyata. Namun, sering kali publik bertanya-tanya apakah kunjungan tersebut menghasilkan kebijakan konkret atau sekadar seremonial yang menghabiskan anggaran.

Hal itu disampaikan Dr. Herman Hofi Munawar, pengamat hukum dan kebijakan publik, menanggapi peninjauan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, ke Pasar Flamboyan Pontianak.

Menurutnya, setiap kunjungan pejabat menggunakan anggaran negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Biaya transportasi, akomodasi, hingga pengamanan melekat dalam setiap agenda kerja resmi. Karena itu, masyarakat berhak memastikan bahwa dana tersebut menghasilkan manfaat nyata.

Baca Juga  Dugaan Pelecehan Verbal Resmi Dilaporkan ke Polda Kalbar

“Tujuan ideal dari kunjungan pejabat adalah memperoleh data langsung dari lapangan. Namun, jika tidak ditindaklanjuti dengan kebijakan konkret, maka yang terjadi justru pemborosan anggaran negara,” kata Dr. Herman.

Ia menegaskan, hasil kunjungan seharusnya berwujud langkah nyata, seperti kebijakan stabilisasi harga bahan pokok, perbaikan infrastruktur pasar, pemberian bantuan atau insentif bagi pedagang, serta regulasi yang mempermudah aktivitas ekonomi di kawasan pasar. Tanpa itu, kunjungan hanya akan menjadi seremoni yang menimbulkan kekecewaan publik.

Baca Juga  Wakapolresta Pontianak Hadiri Panen Perdana Jagung Bersama Petani dan Forkopimcam di Jalan Ujung Pandang Pontianak Kota

“Publik berhak menilai. Bila kunjungan hanya berakhir sebagai liputan media tanpa adanya output yang terukur, maka wajar jika masyarakat merasa anggaran tidak digunakan efektif dan efisien,” tegasnya.

Sejauh ini, kata Dr. Herman, belum terlihat kebijakan konkret yang lahir dari peninjauan Wapres Gibran di Pasar Flamboyan. Karena itu, ia menilai penting bagi pemerintah untuk bersikap transparan mengenai tindak lanjut dari agenda tersebut.

Baca Juga  DPW IWO INDONESIA Kalbar Tegaskan UU Pers sebagai Payung Hukum

“Kita perlu menunggu apakah ada kebijakan atau program nyata yang diturunkan. Transparansi dari pemerintah sangat penting agar kunjungan kerja pejabat tidak hanya dipersepsikan sebagai pencitraan, melainkan benar-benar membawa manfaat bagi rakyat,” pungkasnya.

 

 

Sumber : Dr Herman Hofi Munawar, SH
Red/Gun*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *