Enam Tahun Tak Kunjung Difungsikan, Bujang Soroti Bangunan PDAM Segedong: Diduga Berpotensi Rugikan Keuangan Negara

Kilasfaktaterkini.com | MEMPAWAH, KALBAR – Keberadaan sejumlah bangunan infrastruktur milik pemerintah yang diperuntukkan bagi pelayanan air bersih di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, menjadi sorotan Ketua Laskar Pemuda Melayu (LPM) Kecamatan Segedong, Bujang Bakar.

Enam Tahun Tak Kunjung Difungsikan, Bujang Soroti Bangunan PDAM Segedong: Diduga Berpotensi Rugikan Keuangan Negara.

Ia menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sejumlah fasilitas yang disebut belum pernah difungsikan sejak pembangunan dimulai pada 2020. Bahkan, beberapa bangunan dilaporkan tidak terawat dan mulai ditumbuhi semak belukar.

Sorotan tersebut mencakup bak penampungan air berukuran besar di Desa Peniti Dalam II, bangunan bak atau rumah fasilitas air yang dipenuhi semak belukar di Desa Sungai Burung, serta bak induk yang berada di Desa Peniti Dalam II.

Menurut Bujang, kondisi tersebut patut menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengelolaan infrastruktur pelayanan air bersih.

“Sudah berapa tahun bangunan ini berdiri sejak pembangunan tahun 2020, tetapi sampai sekarang belum pernah difungsikan. Sangat disayangkan apabila uang negara yang begitu besar telah digunakan, tetapi bangunan tersebut tidak memberikan asas manfaat bagi masyarakat,” ungkap Bujang kepada media, Minggu (15/11/2026).

Baca Juga  Sinergitas TNI-Polri dan Instansi Kabupaten Landak Siap amankan Nataru dalam Operasi Lilin Kapuas 2024

Ia menilai, pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara semestinya tidak berhenti pada penyelesaian fisik semata. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab memastikan fasilitas tersebut dapat beroperasi dan memberikan manfaat sesuai tujuan awal pembangunannya.

Bujang juga menyoroti persoalan akses BIPA yang disebut terputus sehingga menjadi salah satu kendala belum berfungsinya fasilitas tersebut secara optimal.

Menurut keterangannya, pihaknya pernah memperoleh penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengenai rencana penganggaran lanjutan untuk mendukung penyelesaian fasilitas tersebut. Namun, hingga November 2026, realisasi anggaran yang dimaksud belum terlihat.

“Kalau memang ada kendala teknis maupun persoalan anggaran, seharusnya dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai bangunan yang sudah menghabiskan uang negara dibiarkan begitu saja tanpa kepastian kapan dapat dimanfaatkan masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga  Wakapolresta Pontianak Pimpin Apel Kesiapsiagaan Jelang Aksi May Day 2025

Bujang meminta Dinas PU Kabupaten Mempawah memberikan penjelasan secara transparan mengenai sejumlah persoalan mendasar, mulai dari nilai anggaran pembangunan sejak 2020, progres pekerjaan, kondisi fisik bangunan, hingga penyebab fasilitas tersebut belum dapat dioperasikan.

Selain itu, pemerintah perlu menjelaskan status akses BIPA yang disebut terputus, termasuk apakah persoalan tersebut berkaitan dengan perencanaan teknis, pekerjaan lanjutan, atau kendala lainnya.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh diperlukan agar aset pemerintah tidak terus mengalami penurunan kondisi akibat terlalu lama dibiarkan tanpa pemeliharaan.

Persoalan ini juga menyangkut prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kedua regulasi tersebut menjadi landasan penting dalam memastikan penggunaan anggaran negara dilaksanakan secara bertanggung jawab serta pengelolaan barang milik negara atau daerah dilakukan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meski demikian, dugaan kerugian keuangan negara tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan kondisi bangunan yang belum difungsikan. Diperlukan pemeriksaan dokumen anggaran, kontrak pekerjaan, hasil pembangunan, serta audit oleh lembaga yang berwenang untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara.

Baca Juga  Sukseskan Pilkada Serentak Babinsa Balai Gemuruh Hadiri Rakor Bersama Forkopimcam Subah

Bujang berharap pemerintah daerah tidak mengabaikan persoalan tersebut. Ia mendorong adanya pemeriksaan teknis dan evaluasi terhadap seluruh fasilitas, sekaligus memastikan kejelasan rencana penyelesaian dan pengoperasiannya.

Menurutnya, keberadaan infrastruktur air bersih seharusnya menjadi bagian dari upaya meningkatkan pelayanan dasar masyarakat, bukan sekadar bangunan fisik yang berdiri tanpa kepastian pemanfaatan.

Ia juga meminta agar anggaran lanjutan, apabila memang diperlukan, disusun berdasarkan hasil evaluasi teknis dan perhitungan kebutuhan yang transparan sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, keterangan resmi dari Dinas PU Kabupaten Mempawah maupun pihak pengelola PDAM terkait penyebab belum berfungsinya fasilitas tersebut, nilai anggaran pembangunan, serta rencana penyelesaiannya masih diperlukan.

Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada Dinas PU, pihak PDAM, serta instansi terkait guna memperoleh penjelasan yang berimbang dan memastikan duduk persoalan berdasarkan data dan fakta.

 

(Tim – Liputan)
Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *