Proyek Rehabilitasi Drainase di PAL IX Lamban dan Tanpa Plang Proyek di Awal Pekerjaan, Warga Resah dan Pertanyakan Transparansi!

Kilasfakta.com | KUBU RAYA — (11 November 2025) Pekerjaan proyek rehabilitasi drainase di Dusun 4 Kenanga, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, menuai keluhan dari warga sekitar. Proyek yang mulai dikerjakan pada 23 September 2025 ini dinilai berjalan lamban dan mengganggu akses jalan masyarakat.

 

Seorang warga berinisial M mengungkapkan keresahannya saat ditemui awak media. Ia menyebut bahwa lambannya progres pekerjaan membuat kemacetan terutama pada jam pulang kerja dan sore hari.

 

“Pekerjaan proyek rehabilitasi drainase ini kenapa lama sekali jadinya. Padahal tidak panjang. Tapi sekali dikerjakan, jalan jadi macet. Yang paling sering macet itu jam pulang kerja sampai malam,” ujar M kepada media.

Warga mengaku sudah mengetahui adanya proyek tersebut, namun belum ada komunikasi langsung antara kontraktor dan masyarakat. M menyebut belum ada keberanian dari warga untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada kepala desa, bupati, maupun dinas terkait.

Baca Juga  Penyidikan Kasus ITE RK memasuki babak final, Tersangka dan BB telah dilimpahkan ke Jaksa

Terungkap Belum Ada Plang Proyek di Lokasi Hingga Viral di Medsos

Berdasarkan pantauan lapangan oleh awak media sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial, proyek tersebut dikerjakan tanpa memasang papan informasi proyek di awal pelaksanaan. Papan nama baru terpasang pada Sabtu, 8 November 2025, setelah viral di media sosial dan diberitakan beberapa media online.

 

Padahal, sesuai regulasi:

Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta Instruksi Bupati Kubu Raya.

 

“setiap pekerjaan menggunakan anggaran negara wajib memasang papan informasi proyek sebelum pekerjaan dimulai sebagai bentuk transparansi kepada publik.

 

Bupati Kubu Raya, Sujiwo, sebelumnya dengan tegas menyampaikan bahwa seluruh proyek yang menggunakan anggaran daerah harus terbuka dan masyarakat berhak mengetahui informasi tersebut.

Baca Juga  Dr. Herman Hofi Munawar: Menghalangi Wartawan Adalah Bentuk Pelanggaran Hukum dan Moral Demokrasi!

“Setiap pembangunan yang menggunakan dana negara harus memasang plang proyek sebelum pekerjaan dimulai,” tegas Bupati (pernyataan agenda resmi sebelumnya).

Tidak transparannya informasi proyek ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap hak publik untuk mengetahui penggunaan anggaran.

 

Nilai Anggaran dan Pelaksana Proyek

Berdasarkan papan informasi yang baru dipasang, proyek tersebut tercantum dengan data sebagai berikut:

Nama Pekerjaan: Pembangunan Saluran Jalan Perdamaian (Rehabilitasi Drainase).

Lokasi: Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya.

Nomor Kontrak: 600.1.4.1/121/SPK-PK-SDA/APBD-P/PUPRPRKP/X/2025

Nilai Kontrak: Rp399.540.000.

Waktu Pelaksanaan: 75 hari kalender.

Tahun Anggaran: 2025

Pelaksana: CV. Karya Utama Putra Mandiri

 

Dengan status proyek yang dibiayai APBD Perubahan 2025, publik berhak mendapat keterbukaan terkait progres, kualitas pekerjaan, dan penggunaan anggaran.

 

Warga Minta Transparansi, Kritik Bukan Ancaman

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Kubu Raya bersikap tegas terhadap kontraktor yang dinilai tidak patuh pada aturan.

Baca Juga  MEILANI  HASYIM:Berikan Apresiasi Pekan Budaya Robo-Robo di Sungai Kakap Akan Terus di Lestarikan

 

“Publik meminta proyek ini transparan. Kritik dari masyarakat jangan dianggap lawan, tetapi keluhan yang harus diperbaiki,” tambah M.

Menurut warga, pemerintah daerah terutama Dinas PUPR Bidang SDA harus menegakkan aturan dan melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran negara atau pengurangan mutu pekerjaan.

Media Menunggu Klarifikasi Resmi dari Dinas PUPR

Sampai berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR Kubu Raya khususnya Bidang SDA belum memberikan klarifikasi resmi. Media masih menunggu tanggapan atas lambannya progres proyek serta alasan tidak dipasangnya plang proyek sejak awal pengerjaan.

 

Transparansi proyek publik adalah hak warga. Pemerintah dan kontraktor wajib memastikan seluruh proses berjalan sesuai regulasi dan kepentingan masyarakat.

 

 

 

 

Sumber Informasi:

Wawancara warga / Tim Liputan Investigasi

Red/Tim*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *