Kisruh Saling Klaim dan Rebutan Wilayah SPPG di Kec. Sungai Kakap, Program Makan Bergizi Terhambat  Pengawasan Kecamatan Dipertanyakan!

Kilasfakta.com | Kubu Raya — Kisruh saling klaim dan rebutan wilayah kerja Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang mengelola program makan bergizi untuk siswa PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA/SMK di Kecamatan Sungai Kakap akhirnya mencuat ke permukaan. Dugaan kekacauan koordinasi serta lemahnya pengawasan di tingkat kecamatan menjadi sorotan tajam setelah Tim Laskar Prabowo LP 08 Kalimantan Barat melakukan investigasi lapangan pada Jumat (14/11/2025), didampingi sejumlah awak media.

Baca Juga  Enam DPD dan Tiga Sayap FKOB Dilantik, Bugis Kalbar Mantapkan Kiprah Kebudayaan

‎

‎Tim menemukan adanya tumpang tindih klaim wilayah antar kelompok SPPG dapur yang seharusnya menyalurkan makanan bergizi secara merata ke sekolah-sekolah. Kondisi ini berimbas pada tidak tersalurkannya program di sejumlah satuan pendidikan.

‎

‎Salah satu yang terdampak adalah SD Negeri 46 Sungai Kakap di Desa Punggur Kapuas. Padahal, menurut pihak sekolah, data 40 siswa sudah diambil dan MoU telah ditandatangani sejak lebih dari satu bulan lalu. Namun hingga kini, program makan bergizi belum juga terealisasi.

Baca Juga  Jembatan Mangkrak, Warga Terancam: Laskar Prabowo Desak Audit Proyek Nipah Kuning

‎

‎Ketua Harian Laskar Prabowo LP 08, Edy Ruslan, menyoroti serius lemahnya fungsi pengawasan oleh petugas di lapangan.

‎

‎“Kami mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi dengan petugas di lapangan. Bagaimana fungsi pengawasan bisa seburuk ini? Kalau tidak mampu bekerja, ya diganti saja. Mereka digaji menggunakan uang negara,” tegas Edy Ruslan.

‎

‎Ia menilai, kekisruhan ini tidak hanya merugikan siswa, tetapi juga merusak tujuan mulia program makan bergizi yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi dan konsentrasi belajar anak.

Baca Juga  KAPOLRESTA PONTIANAK PIMPIN UPACARA HARI BHAYANGKARA KE-79 DI MAPOLRESTA PONTIANAK

‎

‎LP 08 Kalimantan Barat mendesak aparatur kecamatan, dinas terkait, dan seluruh pihak yang terlibat untuk segera melakukan pembenahan, menuntaskan konflik antar SPPG, serta memastikan distribusi program berjalan sesuai sasaran tanpa hambatan birokratis maupun konflik kepentingan.

‎

‎Program makan bergizi seharusnya menjadi solusi, bukan menambah masalah.LP 08 berkomitmen terus mengawal persoalan ini hingga tuntas.”(Tim/Redaksi)

‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *