Kilasfaktaterkini.com | SAMBAS – Praktik permintaan penghapusan atau take down pemberitaan kembali menjadi sorotan. Seorang oknum yang disebut berprofesi sebagai wartawan , dan dikabarkan berasal dari luar Kalimantan Barat (Kalbar), diduga menggunakan penghapusan berita sebagai modus untuk meminta sejumlah uang kepada pengusaha.
Dugaan tersebut mencuat setelah adanya informasi mengenai permintaan penghapusan berita yang sebelumnya telah dipublikasikan. Pola komunikasi dan dugaan permintaan sejumlah uang dalam proses tersebut kini menjadi perhatian dan perlu ditelusuri lebih lanjut.
Apabila benar terdapat permintaan uang yang disertai ancaman untuk tidak menghapus, mempertahankan, atau kembali menyebarkan pemberitaan, persoalan ini perlu mendapat perhatian serius. Sebab, tindakan tersebut bukan bagian dari praktik jurnalistik yang profesional dan berpotensi masuk ke ranah tindak pidana.
Pemerasan Bukan Bagian dari Kerja Jurnalistik
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur kemerdekaan pers, hak dan kewajiban pers, serta perlindungan terhadap kerja jurnalistik. Namun, status sebagai wartawan atau penggunaan identitas media tidak memberikan pembenaran terhadap tindakan meminta uang dengan ancaman.
Jika ditemukan unsur pemerasan atau pengancaman, penanganannya dapat dilakukan melalui ketentuan hukum pidana yang berlaku, terlepas dari profesi atau identitas pelakunya.
Ketentuan Hukum yang Dapat Diterapkan
Dalam KUHP berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai pemerasan dan pengancaman antara lain diatur dalam:
Pasal 482 KUHP. mengenai tindak pidana pemerasan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun. Pasal 483 KUHP, mengenai tindak pidana pengancaman, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.
Apabila dugaan tindakan dilakukan melalui media elektronik, ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah, juga perlu diperhatikan sesuai unsur perbuatan yang terbukti
Masyarkat dan kalangan pengusaha diimbau agar tidak mudah memenuhi permintaan uang yang tidak memiliki dasar hukum maupun mekanisme profesional yang jelas.
Liputan: Dias.
Tim/Redaksi.






