Kilasfaktaterkini.com | PONTIANAK, KALBAR – Peredaran rokok merek Draco yang diduga tidak dilengkapi pita cukai resmi mulai menjadi sorotan warga di Kota Pontianak. Informasi yang dihimpun dari masyarakat menyebutkan, produk tersebut bahkan sudah ditemukan masuk ke sejumlah toko kecil dan warung di pinggir jalan.(Kamis 19 November 2026).
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan distribusi barang kena cukai. Warga berharap Bea Cukai dan aparat penegak hukum (APH) segera turun melakukan pemeriksaan untuk memastikan legalitas produk tersebut.
Menurut informasi warga, peredaran rokok Draco perlu ditelusuri, mulai dari toko pengecer hingga sumber pasokan dan jalur distribusinya. Pengawasan jangan hanya menyasar pedagang kecil, tetapi juga perlu mengungkap pihak yang memasok dan mendistribusikan produk tersebut.
Apabila hasil pemeriksaan membuktikan rokok tersebut diedarkan tanpa dilekati pita cukai sebagaimana diwajibkan, perbuatan itu berpotensi melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang mengatur ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 10 kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Penentuan pelanggaran dan pihak yang bertanggung jawab tetap harus berdasarkan hasil pemeriksaan serta pembuktian oleh instansi berwenang.
Warga meminta Bea Cukai Kalimantan Barat segera melakukan pengecekan lapangan terhadap dugaan peredaran rokok Draco tersebut. Penelusuran diharapkan mencakup toko pengecer, distributor, hingga sumber pemasok.
Jangan sampai dugaan peredaran barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan terus meluas tanpa pengawasan. Jika terbukti melanggar, penindakan harus dilakukan sesuai hukum dan tanpa pandang bulu.
Kini masyarakat menunggu langkah nyata Bea Cukai dan APH untuk memastikan apakah produk rokok Draco yang beredar di sejumlah toko kecil di Pontianak telah memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada produsen, distributor, pedagang, serta instansi terkait demi menjaga prinsip keberimbangan dan akurasi pemberitaan.
( Tim investigasi)
Red/Tim*






