Kilasfaktaterkini.com | KETAPANG, KALIMANTAN BARAT – Pembangunan Jembatan Gantung di Desa Alam Pakuan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan nilai kontrak sebesar Rp8.225.775.000 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026, menjadi sorotan Perkumpulan Pemimpin Media Independen (P2MI) Kalimantan,Jum’at 20/11/2026.

Proyek yang berada di bawah Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Barat tersebut diduga menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari ketepatan waktu pelaksanaan hingga kualitas pekerjaan konstruksi.
Ketua P2MI Kalbar, Thomas Mamahani, menjelaskan berdasarkan papan informasi proyek di lapangan, kontrak pekerjaan tercatat tertanggal 12 Desember 2025 dengan masa pelaksanaan selama 270 hari kalender.
Namun, berdasarkan hasil pemantauan yang disampaikannya, hingga 23 Oktober 2026 pekerjaan proyek tersebut masih berlangsung.
Thomas mempertanyakan ketepatan pelaksanaan kontrak serta langkah pengawasan yang dilakukan pihak terkait terhadap penyedia jasa, yakni CV Beruang Kota sebagai kontraktor pelaksana.
“Jika masa pelaksanaan sudah ditetapkan selama 270 hari kalender, tetapi pekerjaan masih berlangsung pada 23 Oktober 2026, tentu perlu ada penjelasan mengenai progres pekerjaan, penyebab keterlambatan, serta langkah yang telah diambil oleh pihak pengawas,” ungkap Thomas.
Ia menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius dari BPJN Kalbar, khususnya dalam menjalankan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara.
Selain persoalan waktu, Thomas juga menyoroti kondisi sejumlah bagian beton yang menurut pengamatannya diduga mengalami kerusakan. Ia mempertanyakan apakah mutu material dan pelaksanaan konstruksi telah sesuai dengan spesifikasi teknis serta dokumen kontrak.
“Kami melihat ada beberapa bagian beton yang diduga kurang maksimal kualitasnya dan sudah mengalami kerusakan. Ini perlu diperiksa secara teknis agar diketahui apakah pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi dan RAB,” tegasnya.
Thomas juga menyayangkan belum adanya respons yang dinilainya memadai dari pihak terkait terhadap sejumlah pemberitaan media mengenai proyek tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi dan penjelasan dari instansi pelaksana menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
P2MI Kalbar menilai keterlambatan pekerjaan, apabila terbukti terjadi tanpa dasar perpanjangan waktu yang sah, perlu dievaluasi berdasarkan ketentuan kontrak. Demikian pula dugaan kerusakan beton harus ditindaklanjuti melalui pemeriksaan teknis, bukan hanya berdasarkan pengamatan visual.
Atas sejumlah temuan dan dugaan tersebut, Thomas menyatakan P2MI Kalbar berencana melayangkan surat resmi kepada instansi terkait serta aparat penegak hukum di Kalimantan Barat untuk meminta pemeriksaan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan Jembatan Gantung Desa Alam Pakuan.
“Kami akan menyampaikan surat permohonan pemeriksaan kepada aparat penegak hukum dan instansi berwenang. Kami ingin pekerjaan yang menggunakan anggaran negara ini diperiksa secara transparan, baik dari sisi administrasi, kontrak, pelaksanaan fisik, maupun kualitas konstruksinya,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk penyedia jasa, pejabat pembuat komitmen (PPK), serta unsur pengawasan proyek apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Secara prinsip, keterlambatan pekerjaan konstruksi dapat berimplikasi pada konsekuensi kontraktual apabila penyedia jasa terbukti tidak memenuhi kewajibannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Namun, penetapan wanprestasi maupun dugaan kerugian negara harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen kontrak, bukti pelaksanaan, dan hasil audit atau pemeriksaan teknis oleh pihak berwenang.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari pihak BPJN Kalbar maupun CV Beruang Kota mengenai dugaan keterlambatan pekerjaan dan kondisi beton yang dipersoalkan tersebut.
Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi BPJN Kalbar, PPK, serta CV Beruang Kota guna memberikan penjelasan mengenai progres pekerjaan, kemungkinan perpanjangan waktu kontrak, hasil pengawasan, dan kualitas konstruksi Jembatan Gantung Desa Alam Pakuan.
Transparansi menjadi penting agar penggunaan anggaran APBN senilai Rp8,2 miliar tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Ketapang.(*/Red)






