Proyek Bandara Rahadi Oesman Ketapang Diduga Bermasalah, Kejati Kalbar Dalami Indikasi Korupsi

Kilasfaktaterkini.com||Ketapang – Dugaan korupsi dalam proyek pembangunan dan pengembangan Bandara Rahadi Oesman, Ketapang, kembali menjadi sorotan publik. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar) sebelumnya telah mengumumkan bahwa proyek ini termasuk dalam lima kasus dugaan tindak pidana korupsi yang sedang dalam tahap penyidikan.

Dalam konferensi pers pada Hari Bhakti Adhyaksa ke-64, Kepala Kejati Kalbar, Edward Kabar, mengungkap bahwa pengembangan Bandara Rahadi Oesman dibiayai oleh APBN tahun 2023 dengan nilai proyek mencapai Rp28,2 miliar. Proyek tersebut dimenangkan oleh CV. Clara Citraloka Persada, perusahaan yang beralamat di Samarinda, Kalimantan Timur.

Dugaan penyimpangan dalam proyek ini semakin menguat setelah laporan berbagai media pada 2023 mengungkap penggunaan tanah laterit ilegal sebagai material timbunan. Tanah tersebut disuplai dari beberapa lokasi, termasuk Laman Mining Kendawangan, Pal 8 Siduk, dan Melinsum di Kabupaten Kayong Utara. Belakangan, sumber pengambilan tanah dipindahkan ke wilayah Pampang, Kayong Utara, yang diduga menyebabkan lonjakan harga tanah di daerah tersebut.

Baca Juga  Petugas Posyan Ops Ketupat Polres Sekadau Amankan dan Kembalikan Dompet Pemudik

Selain itu, lokasi penambangan tanah yang digunakan dalam proyek ini disebut pernah diperiksa oleh Polda Kalbar. Investigasi lapangan juga mengungkap keterlambatan progres pekerjaan yang melebihi batas waktu kontrak. Bahkan, pekerjaan drainase dan saluran air di lokasi proyek diduga tidak sesuai spesifikasi. Beberapa bagian yang baru selesai dikerjakan telah mengalami kerusakan parah, termasuk retaknya pondasi dan pecahnya beton. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa kualitas pekerjaan tidak memenuhi standar akibat lemahnya pengawasan dari pihak terkait, termasuk Dinas Perhubungan dan pengelola Bandara Rahadi Oesman.

Baca Juga  Patroli Sambang Permukiman Warga Enggang Polresta Pontianak Jelang Mudik Lebaran

Dalam proses pemeriksaan, Kepala Bandara Rahadi Oesman, Amran, dikabarkan sempat mengalami koma dalam waktu cukup lama. Sementara itu, Samsi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek tersebut juga telah diperiksa oleh pihak berwenang. Hingga saat ini, publik masih menunggu tindak lanjut penyidikan dari Kejati Kalbar terkait kasus ini.

Polemik proyek bandara ini berlanjut ke tahun anggaran 2024 dengan pagu anggaran Rp17 miliar lebih. Namun, hingga kini, pelaksanaannya disebut masih bermasalah dan mengalami keterlambatan. Indikasi penyimpangan dan dugaan praktik kongkalikong antara PPK, PPTK, serta kontraktor pelaksana juga menjadi perhatian serius publik.

Baca Juga  Melalui Patroli Dialogis, personil Polsek Mempawah Hulu Sampaikan Pesan Kamtibmas 

Tim Awak media investigasi mengaku telah berupaya melakukan konfirmasi kepada PPK maupun pihak Bandara Rahadi Oesman, tetapi hingga berita ini diterbitkan, mereka belum berhasil mendapatkan jawaban resmi.

Publik mendesak Kejati Kalbar untuk bertindak tegas dalam menangani kasus ini dan memastikan proses hukum berjalan transparan tanpa intervensi dari pihak tertentu. Mereka juga berharap agar kasus ini diusut hingga tuntas, termasuk menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik dari perusahaan pelaksana proyek maupun oknum pejabat yang bertanggung jawab.

 

(Tim Investigasi Lapangan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *