Diduga Gagal Konstruksi, Proyek Jalan Rp22 Miliar di Sambas Terancam Jadi Skandal Teknis

Kilasfaktaterkini.com||Sambas – Proyek pembangunan jalan long segment pada ruas Desa Mekar Sekuntum menuju Sabing, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menuai sorotan tajam. Proyek yang digelontorkan melalui dana APBD tahun anggaran 2024 dengan nilai kontrak mencapai Rp22 miliar ini diduga mengalami kegagalan konstruksi, meski belum lama selesai dikerjakan.

Kerusakan paling mencolok terletak pada bagian struktur penunjang jembatan, tepatnya pada dinding penahan tanah (retaining wall) yang tampak patah dan bergeser dari posisi semestinya. Padahal, struktur tersebut merupakan elemen vital untuk menopang tekanan lateral tanah dan mencegah terjadinya longsor, terutama pada sisi jalan yang berada di kawasan elevasi tinggi. Selain itu, di sejumlah titik, jalan tampak tidak dilengkapi dengan berem, yang sejatinya menjadi bagian standar dalam konstruksi jalan untuk menjamin stabilitas dan keselamatan kendaraan yang melintas.

Baca Juga  Cegah Gangguan Kamtibmas, Polsek Mempawah Hulu tingkatkan patroli siang hari

“Kalau retaining wall sudah patah, ini bukan masalah estetika, tapi soal keselamatan pengguna jalan. Ini mengindikasikan adanya kegagalan dalam perencanaan atau pelaksanaan konstruksi,” ungkap Dr. Herman Hofi Munawar, pengamat hukum dan kebijakan publik, saat dimintai tanggapannya pada Sabtu, 5 April 2025.

Menurut Dr. Herman, proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan dana publik seharusnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia menyarankan agar pemerintah daerah segera membentuk tim audit teknis independen untuk menyelidiki penyebab kerusakan tersebut.

“Jika proyek senilai puluhan miliar rupiah sudah mengalami kerusakan dalam waktu singkat, maka audit independen menjadi mutlak. Jika terbukti ada pelanggaran spesifikasi, ini dapat dikategorikan sebagai malpraktik konstruksi, bahkan bisa masuk dalam ranah tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Baca Juga  Penutupan Gawai Dayak ke-12 Berlangsung Meriah dan Aman, Polres Sintang Sukses Atasi Kemacetan

Kondisi di lapangan juga menimbulkan pertanyaan publik terhadap proses serah terima pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO) yang diduga telah dilaksanakan meskipun kerusakan pada struktur terlihat jelas. Sejumlah warga mempertanyakan dasar legalitas PHO tersebut.

“Kalau jembatan itu nanti ambruk dan menelan korban, siapa yang bertanggung jawab? Jangan sampai ada permainan antara dinas dengan kontraktor. Proyek ini bukan untuk main-main,” ujar Nurdin, warga Kecamatan Teluk Keramat, yang mengaku rutin melintasi jalan tersebut.

Hingga berita ini dirilis, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sambas belum memberikan pernyataan resmi. Upaya konfirmasi melalui sambungan telepon dan pesan elektronik kepada pejabat teknis terkait masih belum direspons.

Baca Juga  Proyek Rp 8,6 Miliar Bermasalah: Jembatan Kuala Buayan Baru Seumur Jagung Sudah Rusak

Dr. Herman menegaskan pentingnya ketegasan pemerintah daerah dalam menanggapi persoalan ini. “Jangan sampai persoalan ini dibiarkan begitu saja. Kita bicara soal uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau ada kesalahan, harus ada konsekuensi hukum. Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan pada tata kelola pembangunan daerah,” pungkasnya.

Masyarakat kini menanti langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Sambas, baik dalam bentuk audit menyeluruh maupun pengungkapan siapa pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Transparansi dan penegakan hukum menjadi harapan utama agar proyek-proyek serupa ke depan tidak mengalami kegagalan yang merugikan publik secara luas.

 

Sumber : M.Supandi

Editor/Gugun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *