Kilasfaktaterkini.com|Ketapang, Kalimantan Barat —Sebuah insiden pelayaran kembali membuka tabir lemahnya pengawasan dan tanggung jawab antar lembaga di sektor transportasi laut Indonesia. Pada Rabu malam, 20 Mei 2025 sekitar pukul 23.00 WIB, kapal penumpang Dharma Ferry 2 yang melayani rute Semarang–Ketapang dilaporkan menabrak sebuah ponton bermuatan Crude Palm Oil (CPO) di perairan muara Suka Bangun, Ketapang, Kalimantan Barat.
Ponton tersebut dilaporkan dalam kondisi kandas akibat surutnya air laut saat kejadian. Posisi ponton yang diam di jalur pelayaran sempit di muara membuat kapal penumpang berukuran besar seperti Dharma Ferry 2 kesulitan bermanuver. Dugaan sementara, insiden terjadi karena kapal penumpang tidak mampu menghindar saat hendak memasuki alur pelabuhan.
Akibat tabrakan tersebut, bagian haluan kapal penumpang mengalami kerusakan. Awak media yang berada di lokasi melihat langsung proses perbaikan yang dilakukan di sisi depan kapal. Namun tidak ada pernyataan resmi yang menjelaskan tingkat kerusakan maupun metode perbaikan yang diterapkan.
Saat dikonfirmasi, petugas Syahbandar Pelabuhan Suka Bangun enggan memberikan keterangan resmi. Beberapa awak media yang meminta kejelasan justru diarahkan untuk menemui kapten kapal secara langsung tanpa pendampingan dari otoritas pelabuhan. Lebih jauh lagi, petugas bahkan menyarankan media melakukan klarifikasi langsung ke Kementerian Perhubungan di Jakarta.
“Ini aneh. Seolah tidak ada otoritas yang bertanggung jawab di pelabuhan ini,” ujar A. Rahman, salah satu saksi mata sekaligus tokoh masyarakat di sekitar pelabuhan. Ia juga menyampaikan bahwa pemilik ponton sempat meminta agar kejadian ini tidak diberitakan.
Menurut Rahman, insiden ini tidak seharusnya diselesaikan secara diam-diam. “Saya sempat dihubungi pihak pelayaran untuk pertemuan baik-baik, tetapi ketika saya minta penjelasan lebih lanjut, seseorang dari pihak mereka justru bicara ketus, ‘buat apalah kau mengurus kapal orang’,” ujar Rahman menirukan nada kasar percakapan via telepon.
Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah: di mana posisi negara dalam menjamin keselamatan pelayaran umum? Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran disebutkan bahwa syahbandar memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran di pelabuhan. Namun dalam kasus ini, yang terlihat justru saling lempar tanggung jawab antara syahbandar, pihak pelayaran, dan pemilik ponton.
Hingga berita ini diterbitkan, tidak ada pernyataan resmi dari pihak Dharma Lautan Utama selaku operator kapal Dharma Ferry 2, maupun dari otoritas pelabuhan terkait penyelidikan, audit keselamatan, atau langkah-langkah preventif yang diambil pasca-insiden.
Pertanyaan kritis kini mengemuka: apakah prosedur perbaikan kapal dilakukan sesuai standar kelayakan laut? Dan, apakah para penumpang kapal penumpang berikutnya akan mendapatkan jaminan keselamatan yang layak?
Transparansi dan ketegasan menjadi barang langka dalam pengelolaan pelayaran daerah. Insiden ini mestinya menjadi cermin bagi Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk menata ulang sistem koordinasi, akuntabilitas pelabuhan, serta prosedur audit kelayakan kapal pasca-insiden.
Sejauh ini, publik masih menunggu penjelasan.
(Laporan: Dedy – Ketapang)
Red/Tim*






