Kilasfakta.com | Ketapang, Kalimantan Barat – Proyek peningkatan Jalan Pelang–Kepuluk dengan pagu anggaran Rp13.258.800.000 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang terancam tidak selesai tepat waktu. Hingga akhir Februari 2026, pekerjaan yang dianggarkan Tahun 2025 tersebut belum rampung dan telah mengalami dua kali addendum (perubahan kontrak).

Pantauan lapangan pada 26 Februari 2026 menunjukkan progres fisik dinilai masih rendah, sementara kontrak disebut berakhir 22 Februari 2026. Paket ini dikerjakan oleh CV Dea Pertiwi. Pihak kontraktor pelaksana, Haji YK, belum memberikan tanggapan meskipun telah dihubungi guna kepentingan keberimbangan pemberitaan.
Analisis Yuridis: Potensi Pelanggaran oleh Penyedia Jasa (Kontraktor)
Dalam perspektif hukum pengadaan barang/jasa pemerintah, keterlambatan dan addendum berulang harus diuji terhadap ketentuan:
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jo. Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Beberapa pasal yang relevan:
Pasal 27 ayat (1): Penyedia wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.
Pasal 78 ayat (3): Penyedia yang cidera janji dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
Denda keterlambatan,
Pemutusan kontrak,
Pencairan jaminan pelaksanaan,
Daftar hitam (blacklist).
Jika progres tidak sesuai jadwal tanpa alasan kahar (force majeure), maka keterlambatan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.
KUHPerdata Pasal 1238 dan 1243
Keterlambatan dalam memenuhi prestasi setelah dinyatakan lalai dapat menimbulkan kewajiban ganti rugi.
Apabila pekerjaan tidak selesai sesuai waktu yang telah diperpanjang melalui addendum, maka penyedia dapat dinyatakan lalai secara hukum.
Potensi Pelanggaran Administratif oleh Dinas Terkait (Kabupaten)
Sebagai Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, tanggung jawab melekat pada dinas pelaksana, yakni:
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Ketapang
Potensi pelanggaran yang dapat diuji:
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 373 dan 374: Kepala perangkat daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan penggunaan anggaran secara efektif dan akuntabel.
Jika terjadi kelalaian pengawasan sehingga proyek tidak terkendali, maka dapat dikategorikan sebagai maladministrasi.
UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Pasal 17 dan 18: Pejabat dilarang menyalahgunakan wewenang.
Penyalahgunaan dapat berupa:
Melampaui wewenang,
Mencampuradukkan wewenang,
Bertindak sewenang-wenang.
Addendum berulang tanpa evaluasi objektif bisa diuji sebagai bentuk kelalaian administratif apabila tidak didasarkan pada justifikasi teknis yang sah.
Peran dan Tanggung Jawab Provinsi
Dalam konteks pembinaan dan pengawasan teknis infrastruktur daerah, kewenangan supervisi berada pada:
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
Mengacu pada:
UU 23 Tahun 2014
Provinsi memiliki fungsi:
Pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota,
Koordinasi standar teknis infrastruktur wilayah.
Jika proyek berdampak pada konektivitas regional dan menyangkut dana transfer pusat, maka pengawasan provinsi menjadi relevan secara fungsional.
Potensi Konsekuensi Hukum
Apabila terbukti terdapat unsur kerugian negara, maka dapat merujuk pada:
UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 2 ayat (1): Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri yang merugikan keuangan negara.
Pasal 3: Penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara.
Namun, unsur pidana harus dibuktikan melalui audit resmi dan proses hukum, bukan sekadar asumsi.
Jali, tokoh masyarakat Pelang, menilai proyek ini merupakan urat nadi ekonomi masyarakat. Ia mendesak pemerintah agar tidak asal menunjuk kontraktor dan memastikan pengawasan berjalan sesuai regulasi.
Ketiadaan konsultan pengawas independen di lapangan—jika benar—dapat melanggar prinsip pengendalian mutu sebagaimana diatur dalam standar jasa konstruksi dan dokumen kontrak.
Kesimpulan Sementara
Addendum dua kali tanpa progres signifikan berpotensi wanprestasi.
Dinas kabupaten wajib melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyedia.
Pemerintah provinsi memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan.
Jika ada kerugian negara, ranah pidana dapat terbuka.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor belum memberikan klarifikasi resmi.
https://www.facebook.com/share/v/1Dp9nxDXbg/
Tim – Liputan
Red/gun*






