Kilasfakta.com|Kubu Raya, Kalimantan Barat – 18 September 2025|Permasalahan terkait sistem pembayaran pekerja kembali mencuat di salah satu perusahaan perkebunan, PT Bumi Perkasa Gemilang (BPG) yang beroperasi di Estate Permata, Desa Permata, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya. Kasus ini bermula dari adanya tuntutan pekerja yang meminta pembayaran sesuai dengan kesepakatan awal yang telah diatur melalui surat perintah kerja (SPK).
Informasi yang dihimpun menyebutkan, permasalahan utama berawal dari adanya satu surat SPK yang sudah disetujui (ACC) oleh pihak manajemen perusahaan. Dalam SPK tersebut, pekerja melaksanakan pekerjaan sesuai arahan, namun faktanya pekerjaan dilakukan oleh dua rombongan pekerja. Persoalan muncul ketika pihak perusahaan hanya melakukan pembayaran untuk satu SPK, sementara kelompok pekerja lain yang ikut melaksanakan pekerjaan tidak tercakup dalam pembayaran tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar perintah kerja resmi.
Sejumlah pekerja yang merasa dirugikan menilai bahwa mereka telah menyelesaikan pekerjaan yang sama-sama diarahkan di lapangan, meskipun secara administrasi hanya satu SPK yang dikeluarkan. Akibatnya, timbul perbedaan persepsi antara pekerja dan perusahaan, khususnya mengenai tanggung jawab pembayaran.
Pekerja mendesak agar perusahaan tidak hanya berpegang pada aspek administratif semata, tetapi juga memperhatikan asas keadilan dan proporsionalitas. Mereka menegaskan bahwa tenaga dan waktu yang dicurahkan di lapangan semestinya tetap dihargai dengan pembayaran yang layak.
Sementara itu, dari pihak perusahaan, hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi terkait langkah penyelesaian yang akan diambil. Namun, menurut informasi internal, perusahaan berpendapat bahwa pembayaran hanya dapat dilakukan sesuai SPK yang telah disetujui dan tercatat secara formal.
Kasus ini berpotensi berkembang menjadi persoalan hubungan industrial apabila tidak segera diselesaikan melalui dialog terbuka antara perusahaan dan pekerja. Sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta regulasi turunannya, setiap perjanjian kerja maupun pelaksanaan pekerjaan wajib memiliki dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan perselisihan.
Hingga saat ini, pekerja masih menunggu sikap resmi manajemen PT Bumi Perkasa Gemilang terkait pembayaran yang mereka tuntut. Aparat desa dan pihak terkait di Kecamatan Terentang diharapkan dapat memediasi permasalahan tersebut, agar tidak menimbulkan ketegangan lebih lanjut di lingkungan kerja maupun masyarakat sekitar.
Sumber: Tim-Liputan (TL)
Red/Kalbar*






