Krisbudianto Tuntut Kejelasan Pembayaran Gaji di PT BPG, Mediasi Belum Beri Hasil!

Kilasfakta.com|Kubu Raya – Proses mediasi antara karyawan dan pihak manajemen PT BPG kembali digelar pada Jumat, 12 September 2025, di kantor perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya. Mediasi yang dipimpin oleh Askep bernama Dedi itu dihadiri oleh salah satu karyawan, Krisbudianto, yang menuntut kejelasan pembayaran gaji.(18/9)

 

Krisbudianto menyampaikan bahwa ia dan rekan-rekannya sudah sejak lama mempertanyakan keterlambatan pembayaran upah kerja, khususnya terkait gaji pruning yang seharusnya dibayarkan pada 24 Januari 2025 lalu. Namun, hingga kini pihak perusahaan belum memberikan kepastian yang jelas.

Baca Juga  Diduga Syarat Penyimpangan Mapia Proyek, Paket Lelang Proyek (BM) DPUTR Ketapang Dipertanyakan?

 

“Saya hanya menuntut hak saya sebagai karyawan agar perusahaan membayar gaji sesuai kesepakatan awal. Sudah delapan bulan berlalu, tapi pihak perusahaan belum memberikan respon,” ungkap Krisbudianto usai mediasi.

 

Ia menegaskan bahwa gaji merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Apalagi, sebagai karyawan yang berdomisili di RT 02/RW 02, Desa Permata, Kecamatan Terentang, dirinya mengaku terbebani dengan keterlambatan tersebut karena menyangkut kebutuhan hidup sehari-hari.

 

Hingga mediasi terakhir, pihak PT BPG yang diwakili Askep Dedi belum memberikan jawaban pasti terkait kapan pembayaran gaji akan dilakukan. Kondisi ini memicu kekecewaan karyawan yang merasa hak dasarnya tidak dihargai.

Baca Juga  Proyek Rumah Khusus di Padang Tikar 2 Disorot: Polda Kalbar Minta Dokumen, Publik Menunggu Bongkaran Korupsi

 

Secara regulatif, kewajiban perusahaan untuk membayar gaji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan aturan turunannya, yakni PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam Pasal 88B UU Cipta Kerja disebutkan bahwa pekerja berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan layak bagi kemanusiaan, sementara Pasal 93 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha wajib membayar upah tepat waktu sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Baca Juga  Wajah Baru Puskesmas Siantan Tengah Membantah Keraguan, Fakta Lapangan Menampar Asumsi!

 

Keterlambatan atau kelalaian dalam pembayaran gaji dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Bahkan, Pasal 55 PP Nomor 36 Tahun 2021 menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran upah akan dikenakan denda sesuai persentase tertentu yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja.

 

Krisbudianto menyatakan akan terus menuntut haknya hingga perusahaan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian kerja yang berlaku. Ia juga berharap pihak manajemen segera memberikan solusi konkrit agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan di kemudian hari.

 

 

Sumber : Yanto(Jurnalis)

Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *