Kilasfakta.com | Kuburaya, KALBAR – Miris,Seorang konsumen PDAM Tirta Cabang Jeruju di Jalan Perdamaian, Desa Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, mengaku mengalami pemutusan sambungan air secara sepihak tanpa pemberitahuan resmi. Peristiwa ini terjadi pada Kamis (06/11) dan diduga dilakukan oleh dua orang oknum pegawai PDAM Tirta.
Menurut kesaksian Ican, warga yang berjualan ikan di depan rumah pemilik sambungan, dua oknum pegawai tersebut langsung membuka dan memutus meteran air tanpa komunikasi kepada penghuni rumah.
“Mereka langsung datang membuka dan memutus PDAM Tirta, tidak ada bertanya, langsung dibuka,” jelas Ican kepada awak media.
Rahma, pemilik rumah, mengaku baru menyadari tindakan itu setelah mendengar suara dari area depan rumah. Ia juga menemukan surat pemberitahuan sudah berada di dalam rumah tanpa tahu kapan pegawai tersebut masuk.
“Aneh, saat kami buka pintu, surat sudah ada di dalam rumah. Kalau mereka sudah masuk, kenapa tidak mengetuk pintu atau memanggil kami? Kami ada di dalam rumah,” ucap Rahma dengan nada kecewa.
Selain mempertanyakan etika, Rahma juga menilai tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar operasional PDAM.
“Kami tanya, kenapa main putus begitu saja? Kok tidak permisi dulu? Apakah begitu SOP PDAM Tirta Cabang Jeruju?” tegasnya.
Salah satu pegawai PDAM yang berada di lokasi sempat menyampaikan bahwa pemutusan dilakukan karena keterlambatan pembayaran, dan untuk pemasangan kembali pelanggan harus membayar biaya sebesar Rp160.000. Namun, Rahma menyebut bahwa pihaknya tidak menerima rincian resmi mengenai tunggakan tersebut.
Berdasarkan hasil penelusuran terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku, tindakan pemutusan sambungan air tanpa pemberitahuan kepada pelanggan berpotensi melanggar beberapa ketentuan berikut:
1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Pasal 4 huruf g: Masyarakat berhak mendapat pelayanan yang jujur, transparan, dan tidak diskriminatif.
Pasal 18 ayat (1): Penyelenggara wajib memberikan informasi yang lengkap dan benar atas pelayanan yang diberikan.
Pasal 54: Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pemberhentian.
2. Peraturan Menteri PUPR No. 21/PRT/M/2016 tentang Standar Pelayanan Minimum (SPM) Air Minum.
Menegaskan bahwa pemutusan sambungan hanya dapat dilakukan setelah pemberitahuan tertulis kepada pelanggan.
3. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Konsumen berhak menerima informasi yang benar, jelas, dan jujur terkait pelayanan serta biaya yang dikenakan.
Tindakan pemutusan tanpa pemberitahuan, apalagi masuk ke area rumah tanpa persetujuan, dapat tergolong pelanggaran prosedur pelayanan publik.
Awak media telah mencoba menghubungi Kepala Cabang PDAM Tirta Cabang Jeruju untuk meminta klarifikasi terkait prosedur pemutusan sambungan pelanggan. Namun hingga berita ini dipublikasikan, pihak manajemen PDAM Tirta belum memberikan tanggapan resmi.
Tim-Liputan
Red/Gun*






