Dr Herman Hofi Dorong Kalbar Jadi Zona Khusus Perdagangan untuk Matikan Black Market!?

Oplus_131072

Kilasfakta.com | PONTIANAK — Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, SH, menegaskan bahwa maraknya peredaran barang ilegal, khususnya barang konsumsi, di berbagai pasar di kabupaten/kota di Kalimantan Barat merupakan indikasi kuat lemahnya pengawasan negara, baik melalui jalur laut maupun jalur darat.

Hal tersebut disampaikan Dr. Herman Hofi melalui pesan singkat WhatsApp Messenger, Kamis (22/1/2026). Menurutnya, kondisi tersebut bukan lagi rahasia umum dan telah berlangsung lama tanpa solusi struktural yang efektif.

“Sudah menjadi rahasia umum bahwa barang-barang ilegal, terutama barang konsumsi, mendominasi pasaran di berbagai wilayah Kalbar. Ini menunjukkan ketidakmampuan negara dalam melakukan pengawasan secara optimal, baik di jalur laut maupun jalur darat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Herman Hofi menjelaskan bahwa pengawasan jalur darat di kawasan perbatasan sangat sulit dilakukan secara konvensional. Panjang perbatasan darat Kalimantan Barat dengan Malaysia yang mencapai ribuan kilometer, ditambah banyaknya jalur tidak resmi atau yang dikenal sebagai jalur tikus, membuat pengawasan total nyaris mustahil.

Baca Juga  Polisi ungkap curanmor di kemeriahan Naik Dango

Dalam konteks tersebut, ia menilai pendekatan represif dan pola “kucing-kucingan” antara aparat dan pelaku praktik ilegal tidak lagi relevan dan justru terus merugikan negara.
“Daripada negara terus-menerus bermain kucing-kucingan dengan praktik ilegal yang jelas merugikan pendapatan negara, jauh lebih rasional jika Kalbar ditetapkan sebagai Zona Khusus dan alur perdagangan diatur secara legal dan terkontrol,” ujarnya.

Menurut Herman Hofi, selama ini barang-barang yang masuk melalui jalur ilegal tidak memberikan pemasukan apa pun bagi negara maupun daerah, baik dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh). Dengan menjadikan Kalimantan Barat sebagai Zona Khusus, barang konsumsi luar negeri dapat masuk secara resmi melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) atau Pelabuhan Kijing, sehingga tetap tercatat dan diawasi.

“Negara tetap mendapatkan pemasukan dari biaya administrasi dan retribusi, sementara masyarakat memperoleh barang dengan harga terjangkau secara legal. Ini solusi yang saling menguntungkan,” jelasnya.

Baca Juga  Pengamat: Antrean BBM Bukan karena Kelangkaan, Aparat Diminta Usut Dugaan Penimbunan di Hilir!

Ia menambahkan, kebijakan Zona Khusus juga akan secara otomatis mematikan praktik black market. Jika barang resmi memiliki harga yang setara dengan barang ilegal akibat pembebasan bea masuk untuk konsumsi lokal, maka tidak akan ada lagi insentif ekonomi bagi penyelundupan.

“Bisnis ilegal akan mati dengan sendirinya karena tidak ada lagi selisih harga yang signifikan,” katanya.
Selain itu, Herman Hofi menyoroti aspek perlindungan konsumen.

Barang ilegal yang beredar selama ini tidak memiliki jaminan keamanan karena tidak melalui pengawasan BPOM maupun standar SNI. Dengan status Zona Khusus, barang luar negeri tetap masuk melalui pintu resmi sehingga kualitas dan keamanannya dapat dipantau oleh negara.

“Masyarakat berhak mendapatkan barang murah, tapi juga aman dan berkualitas,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan desakan masyarakat Kalimantan Barat kepada para wakilnya di DPR RI dan DPD RI agar tidak berhenti pada aktivitas seremonial seperti kunjungan kerja semata, melainkan melakukan intervensi kebijakan yang konkret melalui jalur legislasi.

Baca Juga  Polres Melawi Gelar Upacara Hari Kesadaran Nasional, Wakapolres Tekankan Disiplin dan Loyalitas Personel

“Masyarakat mendesak agar pemerintah pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Special Border Economic Zone yang spesifik untuk Kalbar, mengikuti model Batam, tetapi disesuaikan dengan karakteristik perbatasan darat,” tegasnya.

Selain itu, Pelabuhan Kijing juga diminta tidak hanya difungsikan sebagai pintu ekspor komoditas besar seperti CPO dan hasil tambang, tetapi juga sebagai pintu masuk barang konsumsi internasional yang bebas bea bagi masyarakat Kalbar. Ia juga mendorong peninjauan ulang Border Trade Agreement dengan Malaysia agar kuotanya diperluas dari sekadar kebutuhan pokok menjadi skala ekonomi yang lebih besar.

“Jangan salahkan rakyat jika memilih membeli barang dari negara tetangga, ketika negara tidak mampu menyediakan harga yang bersaing,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Herman Hofi menegaskan pentingnya keberanian politik pemerintah pusat untuk memberikan status khusus bagi Kalimantan Barat.

“Jadikan Kalbar wilayah otoritas legal perdagangannya, makmurkan rakyatnya, dan jaga kedaulatan perbatasannya,” pungkasnya.

 

Sumber: Dr. Herman Hofi Munawar, SH
Red/Tim*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *