Kilasfaktaterkini.com||PONTIANAK – Dr. Herman Hofi Munawar, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat sekaligus Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Herman Hofi Law, menegaskan pentingnya penegakan supremasi hukum yang profesional dan responsif di Kalimantan Barat. Menurutnya, kesejahteraan masyarakat tak mungkin tercapai jika hukum masih ditegakkan secara ambigu.
Ia menyoroti peran penting Polri, khususnya penyidik, yang memegang wewenang besar dalam proses penegakan hukum. “Segala tindakan penyidik, mulai dari menerima laporan hingga memeriksa saksi dan tersangka, harus berjalan berdasarkan peraturan perundang-undangan,” ujar Dr. Herman.
Dalam pernyataannya, Dr. Herman mendesak Kapolda Kalimantan Barat untuk mengevaluasi kinerja penyidik di seluruh tingkatan, termasuk Polsek, Polres, dan Polda. Evaluasi ini, menurutnya, sangat mendesak untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyidik, terutama dalam merespons keluhan masyarakat atas lambatnya penanganan kasus.
Dr. Herman menyoroti tiga langkah konkret yang perlu dilakukan Kapolda:
Menggelar koordinasi dengan seluruh Kapolres untuk meminta penjelasan terkait perkembangan penegakan hukum, khususnya dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat.
Melakukan evaluasi langsung terhadap penyidik guna mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam menangani kasus, terutama yang berkaitan dengan korporasi, diikuti dengan perbaikan manajemen penyidikan.
Memastikan komitmen jajaran Polri terhadap visi sebagai institusi yang profesional, bermoral, serta melindungi dan mengayomi masyarakat.
“Penegakan hukum yang adil dan responsif adalah kunci kepercayaan publik. Kami berharap langkah nyata segera dilakukan Kapolda untuk memperbaiki persoalan ini,” tutup Dr. Herman.
Sumber : Dr.Herman Hofi Law
Editor: Gugun
