Kilasfaktaterkini.com||Pontianak, 21 Desember 2024 – Penegakan hukum yang adil dan transparan menjadi fondasi utama bagi terciptanya negara hukum yang berkeadilan. Dalam konteks ini, moralitas dan integritas aparat penegak hukum memainkan peran krusial. Hal ini diungkapkan oleh Dr. Herman Hofi Law, seorang pengamat hukum dan kebijakan publik, dalam diskusi terkait kondisi penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Dr. Herman, saat ini masyarakat menghadapi situasi di mana keadilan sering kali dirasa tidak berpihak kepada rakyat kecil. “Prinsip homo homini lupus atau manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya, terus terjadi. Ketika rakyat kecil melapor, sering kali tidak ditindaklanjuti atau dipersulit. Sebaliknya, jika pengusaha besar atau orang dengan akses kekuasaan melapor, prosesnya cepat dan tanggap,” ungkapnya.
Dr. Herman menekankan bahwa akar masalah dari kerusakan sistem penegakan hukum ini terletak pada moralitas dan integritas aparat penegak hukum. Meskipun undang-undang dan regulasi telah dibuat dengan baik, implementasinya menjadi tidak efektif jika mentalitas para penegak hukum masih korup dan tidak profesional.
“Selama moralitas dan integritas ini bobrok, rakyat kecil akan terus menderita. Penegakan hukum adalah simbol negara hukum. Jika simbol ini rusak, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan pemerintah akan terus menurun,” tambahnya.
Dalam era pemerintahan Presiden Prabowo, Dr. Herman menilai bahwa pembenahan institusi penegak hukum harus menjadi prioritas utama. “Sebesar apapun program kesejahteraan yang dicanangkan Presiden Prabowo, semuanya akan sia-sia jika institusi penegak hukum tidak dibenahi,” tegasnya.
Dr. Herman juga mencatat bahwa disorientasi dalam penegakan hukum telah memicu ketidakpercayaan masyarakat (distrust), yang pada akhirnya menyebabkan meningkatnya ketidaktaatan terhadap hukum (disobey). Fenomena ini terlihat dari berbagai konflik sosial yang terjadi di masyarakat, seperti kekerasan dan perkelahian, yang mencerminkan frustrasi terhadap sistem hukum yang ada.
Sebagai solusi, Dr. Herman menggarisbawahi pentingnya meningkatkan moralitas dan integritas aparat penegak hukum. Hal ini melibatkan reformasi kelembagaan, pendidikan berkelanjutan, dan pemberian sanksi tegas bagi aparat yang melanggar kode etik.
Penegakan hukum yang berkeadilan, menurutnya, tidak hanya memberikan rasa nyaman kepada masyarakat tetapi juga menjadi landasan bagi terciptanya kebahagiaan kolektif. “Penegakan hukum adalah sandaran utama bagi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika hal ini dapat diperbaiki, masyarakat akan merasakan manfaatnya langsung dalam kehidupan sehari-hari,” pungkasnya.
Penegakan hukum yang kuat, adil, dan transparan menjadi kunci utama dalam menciptakan negara hukum yang berkeadilan. Dengan perhatian khusus dari Presiden Prabowo terhadap pembenahan institusi penegak hukum, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya, membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.
Sumber : Dr.Herman Hofi Law
Redaksi: Gugun
