Kilasfakta.com | Bengkayang, Kalbar — Seorang jurnalis di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, bernama Jemi Indrawan, mengaku menerima pesan bernada ancaman dan intimidasi dari nomor tak dikenal pada malam Senin (27/10/2025). Pesan tersebut dikirim melalui aplikasi WhatsApp oleh seseorang yang mengaku sebagai tokoh masyarakat Lumar.
Menurut keterangan Jemi, pesan pertama diterima sekitar pukul 23.00 WIB, dari nomor 0857 5497 xxxx, yang berisi ajakan untuk bertemu disertai pernyataan identitas pengirim sebagai “tokoh masyarakat Lumar”.
“Kamu nama Jemi kan? Bisa kita ketemu di Bky pasar. Saya tokoh masyarakat Lumar,” tulis pesan tersebut sebagaimana dikutip Jemi kepada media ini.
Tidak sampai di situ, keesokan harinya sekitar pukul 11.00 WIB, Jemi kembali menerima pesan dari nomor berbeda (0858 2246 xxxx) yang juga menyampaikan pernyataan bernada ancaman. Dalam percakapan itu, pengirim menyinggung asal-usul wilayah Lumar dan memperingatkan agar Jemi berhenti memposting sesuatu terkait daerah tersebut.
“Kalau anda tidak tahu sejarah Gunung Serantak, jangan posting-posting, nanti anda diburu orang Lumar, paham?” tulis pengirim dalam pesan yang diterima Jemi.
Jemi mengaku telah membalas pesan tersebut dengan tetap menjaga etika dan tidak terpancing provokasi. Namun, ia menilai isi pesan itu sudah mengarah pada intimidasi dan ancaman terhadap kebebasan pers serta keselamatan dirinya dan keluarga.
“Atas peristiwa intimidasi ini, saya berharap kepada Kapolda Kalimantan Barat untuk segera mengambil langkah hukum atas dugaan ancaman terhadap diri saya dan keluarga. Keterangan lengkap akan saya sampaikan kepada pihak Polres Bengkayang dan Polda Kalbar,” ujar Jemi, Senin sore.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait laporan atau penanganan peristiwa tersebut. Sementara pihak yang disebut dalam pesan WhatsApp juga belum dapat dimintai tanggapan untuk mengonfirmasi kebenaran identitas maupun maksud dari isi pesan tersebut.
Sebagai informasi, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa setiap orang yang menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik dapat dikenai pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Undang-undang ini menjadi dasar perlindungan terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya.
Kasus dugaan intimidasi terhadap pekerja media kembali menambah daftar peringatan akan pentingnya perlindungan hukum bagi jurnalis di lapangan. Publik berharap, aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti peristiwa ini secara profesional, proporsional, dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Sumber : Jemi (Korban Intimidasi)
Red/Tim*






