Kilasfaktaterkini.com||Sintang – PT. Linggajati Al-Manshurin (LJA), perusahaan perkebunan sawit yang berkantor pusat di Semarang dan beroperasi di Kecamatan Serawai, Kabupaten Sintang, diduga menggunakan material galian C ilegal untuk menimbun akses jalan perkebunan.

Informasi ini diperoleh dari sumber berinisial AG, yang menyebut bahwa PT. LJA menggunakan material jenis sirtu (pasir dan batu) dari lokasi galian milik seorang warga berinisial HD alias AK, yang beralamat di Dusun Tapan Birah, Desa Tanjung Raya, Kecamatan Serawai.
Menurut AG, sirtu yang digunakan untuk pembangunan akses jalan ke kebun, dermaga, dan kampung tersebut berasal dari sisa aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). “Timbunan tersebut berasal dari galian bekas PETI yang dikelola oleh warga yang menjadi mitra perusahaan. Material tersebut digunakan untuk kepentingan pembangunan jalan kebun dan dermaga perusahaan,” ujar AG.
Saat tim media melakukan investigasi di lokasi beberapa waktu lalu, ditemukan tumpukan material galian C jenis sirtu serta alat berat milik PT. LJA yang digunakan untuk mengambil material dari lokasi yang diduga ilegal.
Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa di Kecamatan Serawai tidak terdapat izin resmi untuk aktivitas galian C. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa aktivitas pengambilan material tersebut melanggar hukum.
Ketika dikonfirmasi, Direktur Utama PT. LJA berinisial KR dan Manajer berinisial SR tidak memberikan tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan melalui pesan WhatsApp. Hal yang sama terjadi ketika pihak media mencoba menghubungi Kapolsek Serawai untuk meminta klarifikasi.
Sementara itu, HD alias AK yang disebut sebagai pemilik lahan galian juga membantah keterlibatannya. “Saya tidak tahu soal itu. Dulu lahan tersebut sudah diserahkan kepada pihak perusahaan,” ujarnya saat dikonfirmasi via WhatsApp.
Penggunaan galian C ilegal tanpa izin resmi berpotensi melanggar sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Selain itu, aktivitas ini juga berisiko merusak lingkungan serta dapat menimbulkan dampak hukum bagi perusahaan dan individu yang terlibat. Pihak berwenang diharapkan segera melakukan penyelidikan guna memastikan legalitas aktivitas pertambangan dan penggunaannya dalam pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Hingga berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari PT. LJA maupun pihak kepolisian terkait dugaan ini.
Sumber : Tim-Liputan
Editor/Gugun






