Berita Malpraktik Dinilai Hoaks, Puskesmas Kandis Beberkan Bukti Pemeriksaan TBC dan Rujukan Resmi Kemenkes!

Kilasfakta.com | SIAK, RIAU — Puskesmas Kandis angkat bicara menanggapi pemberitaan di sejumlah media online yang menuding pihaknya melakukan dugaan malpraktik terhadap seorang pasien berinisial HS, warga Kelurahan Kandis Kota, Kecamatan Kandis, yang dikabarkan meninggal dunia akibat salah diagnosis.

 

Sebelumnya, sejumlah media memuat berita berjudul “Diduga Puskesmas Kandis Mal Praktek, Pasien Demam Di Diagnosa TBC Ternyata Kanker Hati Dan Meninggal”, yang kemudian menimbulkan keresahan publik. Dalam klarifikasinya, Kepala Puskesmas Kandis, dr. Iin Cahyadi, menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar secara medis maupun prosedural.

Puskesmas menjelaskan bahwa pasien HS memang pernah berobat ke Puskesmas Kandis dengan keluhan utama batuk lebih dari satu bulan, bukan sekadar demam sebagaimana diberitakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Tes Cepat Molekuler (TCM) terhadap sampel dahak, pasien dinyatakan positif TBC paru dan mendapat pengobatan sesuai standar nasional program TBC dari Kementerian Kesehatan sejak 13 Desember 2024.

 

Pasien terakhir mengambil obat pada 31 Januari 2025. Dalam periode tersebut, seluruh laporan pemeriksaan dan pengobatan pasien juga telah diinput ke sistem nasional SITB (Sistem Informasi Tuberkulosis) milik Kementerian Kesehatan RI.

 

“Diagnosa TBC itu ditegakkan berdasarkan hasil pemeriksaan TCM yang memiliki akurasi tinggi dan menjadi standar laboratorium nasional. Jadi bukan berdasarkan perkiraan semata,” tegas dr. Iin Cahyadi.

 

Sengketa Asuransi dan Permintaan Pencabutan Diagnosa

Baca Juga  Diduga Proyek Siluman, Pembangunan Jalan Cor di Palembang Langgar UU KIP

 

Menurut keterangan pihak puskesmas, persoalan ini berawal dari klaim asuransi yang ditolak, karena dalam rekam medis pasien tercatat memiliki riwayat penyakit TBC. Keluarga pasien kemudian meminta agar Puskesmas mencabut diagnosa tersebut dengan menerbitkan surat sanggahan. Namun permintaan itu ditolak karena hasil pemeriksaan laboratorium bersifat sah dan tidak bisa diubah tanpa dasar medis yang baru.

 

“Kami tidak bisa mencabut diagnosa hanya karena permintaan administratif. Ada standar etik dan hukum kedokteran yang mengatur itu,” tambahnya.

 

Hasil Rontgen yang Justru Menguatkan Diagnosa

 

Bahkan, hasil rontgen dari rumah sakit di Pekanbaru yang dikirim oleh pihak keluarga kepada puskesmas menunjukkan adanya indikasi “Proses Spesifik pada Pulmo”, yang dalam terminologi medis berarti adanya gambaran TBC paru aktif.

 

Dengan demikian, hasil radiologi justru memperkuat temuan awal dari Puskesmas Kandis. “Perbedaan diagnosa antara penyakit TBC dan kanker hati bisa terjadi karena pasien bisa saja memiliki lebih dari satu penyakit dalam waktu bersamaan,” jelas dr. Iin.

 

Puskesmas Kandis menyatakan keberatan terhadap pemberitaan yang menyebut adanya malpraktik tanpa dasar medis yang jelas. Menurut pihaknya, berita tersebut berpotensi mencemarkan nama baik institusi dan tenaga kesehatan, serta dapat dikategorikan pemberitaan bohong (hoaks).

 

Pihak puskesmas menegaskan telah menyimpan dokumen pendukung dan bukti medis lengkap yang tidak dapat dipublikasikan ke publik karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, khususnya Pasal 47, yang menyatakan bahwa rekam medis bersifat rahasia dan hanya dapat dibuka untuk kepentingan penegakan hukum atau atas izin pasien.

Baca Juga  Pakar Hukum:Ombudsman di Nilai Gagal Menjalankan Fungsinya!

 

Dalam konteks hukum, pemberitaan yang tidak memenuhi prinsip verifikasi dan proporsionalitas dapat melanggar beberapa ketentuan sebagai berikut:

 

1. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

 

Pasal 5 ayat (1): Pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.

 

Pasal 5 ayat (2): Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi.

 

Pasal 18 ayat (2): Setiap orang yang secara sengaja menyiarkan berita bohong atau fitnah yang merugikan pihak lain dapat dikenai pidana denda paling banyak Rp500 juta.

 

2. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

 

Pasal 310 ayat (1): Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan sesuatu hal, dapat dipidana karena pencemaran nama baik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.

 

Pasal 311 ayat (1): Jika tuduhan dilakukan dengan maksud supaya diketahui umum dan tidak terbukti benar, pelaku dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun.

 

3. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

 

Pasal 27 ayat (3): Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang memuat penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda Rp750 juta.

Baca Juga  DPP Laskar Pemuda Melayu Kalbar Siapkan Musyawarah Besar: Menjaga Amanah dan Marwah Panglima Besar Alm. Iskandar, S.H

 

Pihak Puskesmas Kandis mengimbau agar setiap media tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pasal 3 dan Pasal 4, yang menekankan bahwa wartawan harus selalu menghasilkan berita yang faktual, akurat, dan berimbang, serta tidak beritikad buruk dalam penulisan berita.

 

“Kami menghormati kebebasan pers, tapi kami juga menuntut tanggung jawab etik dan profesionalisme dalam setiap publikasi,” tegas dr. Iin.

 

Ia juga mengajak masyarakat agar tidak mudah mempercayai berita tanpa konfirmasi resmi dan selalu melakukan cek dan ricek sumber informasi, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan publik.

 

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa setiap pemberitaan medis harus didasarkan pada data, dokumen, dan pendapat profesional yang valid. Tuduhan tanpa dasar medis yang jelas bukan hanya berpotensi menyesatkan publik, tetapi juga dapat membawa konsekuensi hukum bagi pihak yang menyebarkannya.

 

Puskesmas Kandis menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar medis, etika profesi, dan hukum yang berlaku.

 

 

 

Penulis: Indrasyarial

Editor: Redaksi

 

Sumber klarifikasi: dr. Iin Cahyadi (Kepala Puskesmas Kandis)

Referensi hukum: UU No. 40/1999 tentang Pers, UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran, KUHP Pasal 310–311, UU ITE Pasal 27 ayat (3).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *