Penyebar Fitnah Terancam Pasal UU ITE, Kuasa Hukum Bupati Melawi Siap Tempuh Jalur Hukum!

Pontianak, KALBAR  – Di tengah arus informasi yang tak terbendung di era digital ini, media sosial kerap menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan opini. Namun, tanpa verifikasi yang tepat, platform ini juga dapat menjadi tempat penyebaran fitnah dan ujaran kebencian. Kasus terbaru yang menyedot perhatian adalah tuduhan serius yang dilontarkan terhadap Bupati Melawi melalui sebuah akun Instagram. Akun tersebut menyebut sang bupati dengan istilah “oknum keparat” dan “oknum biadap,” memicu respons dari berbagai pihak.(6/9).

Menanggapi hal ini, tim kuasa hukum Bupati Melawi, yang terdiri dari Dr. Herman Hofi Munawar dan Andi Hariadi, secara tegas mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga berdampak besar terhadap reputasi dan integritas kliennya.

Dr. Herman Hofi Munawar, salah satu kuasa hukum Bupati Melawi, menyebutkan bahwa tuduhan yang disebarkan melalui media sosial tersebut merupakan bentuk fitnah yang melanggar hukum, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). “Bupati Melawi telah bekerja keras membangun daerah dengan penuh dedikasi. Tuduhan seperti ini tidak hanya merusak reputasi pribadi, tetapi juga mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan di Melawi,” ungkap Herman dalam pernyataan resminya.

Mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan informasi yang bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik di media elektronik dapat dikenakan pidana. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dijerat dengan hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Tim hukum kini sedang mempersiapkan langkah-langkah hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab atas penyebaran informasi palsu ini. “Kami akan menempuh jalur hukum jika diperlukan, guna melindungi hak dan kehormatan klien kami,” tegasnya. Langkah hukum yang diambil mencakup pelaporan kepada pihak berwenang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ,Pasal 310 dan 311 KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang pencemaran nama baik dan fitnah. 

Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan pencemaran nama baik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda. Sementara, Pasal 311 KUHP mengatur bahwa seseorang yang dengan sengaja menuduh orang lain melakukan perbuatan tertentu, dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui umum dan merugikan nama baik orang tersebut, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 tahun.

Selain itu, Dr. Herman Hofi juga menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menyebarkan informasi di media sosial. “Kebebasan berpendapat adalah hak asasi, tetapi harus disertai dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan ini digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar atau memprovokasi kebencian di masyarakat,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran ujaran kebencian dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius, terutama jika terbukti merugikan pihak lain.

Dampak dari tuduhan tersebut bukan hanya dirasakan oleh Bupati Melawi secara pribadi, tetapi juga keluarganya. “Ujaran kebencian di media sosial adalah bentuk kekerasan psikologis yang dapat mengganggu kesejahteraan mental seseorang dan keluarganya,” jelas Dr. Herman. Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan memastikan bahwa setiap informasi yang diterima atau disebarluaskan telah terverifikasi dengan benar.

Di akhir pernyataannya, Dr. Herman Hofi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung upaya pembangunan di Melawi dan tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif yang dapat memecah belah. “Kami berharap masyarakat tetap fokus pada tujuan bersama, yaitu pembangunan daerah yang lebih baik. Bupati Melawi akan terus menjalankan tugasnya dengan integritas, dan kami percaya bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya,” tutupnya.

Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga etika dalam bermedia sosial. Setiap individu memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, namun harus diingat bahwa setiap perkataan yang disebarluaskan memiliki dampak dan konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dan sosial.

 

Baca Juga  Kapolresta Pontianak Pimpin Apel Kenaikan Pangkat Pengabdian Personel

Sumber: Kuasa Hukum Dr Herman Hofi l

Red/Gugun

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *