Perdamaian Kontroversial: Yohanes Nenes Disorot karena Bertindak Tanpa Koordinasi dan komunikasi,Ada apa !?

Pontianak, KALBAR – Nama Advokat Yohanes Nenes, S.H., menjadi sorotan setelah dilaporkan mengambil tindakan damai atas suatu masalah tanpa surat kuasa resmi. Kasus ini bermula dari insiden beberapa bulan lalu yang melibatkan seorang oknum polisi bernama Dedi dan sejumlah anggota LSM serta wartawan di Jalan 28 Oktober, Pontianak Utara.16 Agustus 2024.

Dedi, yang sempat mengeluarkan ucapan tak pantas saat berkomunikasi dengan Ketua Umum Lumbung Informasi Masyarakat, akhirnya meminta maaf secara langsung. Permintaan maaf tersebut di sambut baik dan memaafkan atas kekhilafannya oleh saudara Syafarahman pada Kamis 15/8/2024,disebuah kafe,jadi tidak ada masalah lagi,”Tutur Syafarahman.

Namun hal yang mengejutkan atas surat perjanjian perdamaian antara Yohanes Nenes dan Dedi yang dilakukan pada tanggal 23 Juli 2024, dan perdamaian diresmikan dengan sebuah perjanjian tertulis yang ditandatangani di atas materai. Menariknya, Yohanes Nenes, S.H., mengklaim dirinya sebagai pihak kedua dalam perjanjian damai tersebut, meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik dan tanpa adanya koordinasi dan komunikasi dengan pihak LSM atau wartawan yang merasa dilecehkan.

Baca Juga  Diduga Proyek Siluman Tampa Papan Proyek, Abaikan UU KIP

Syafarahman, Ketua Umum Lumbung Informasi Masyarakat, mengungkapkan keterkejutannya ketika mengetahui bahwa perdamaian tersebut telah lama berlangsung tanpa adanya koordinasi atau konfirmasi dari Yohanes Nenes kepada pihak yang seharusnya dilibatkan, yaitu para wartawan dan anggota LSM yang merasa dirugikan.

“Jangan karena menyandang status advokat, lalu Yohanes Nenes, S.H., boleh bertindak semaunya. Ini sudah melampaui kewenangannya. Permasalahan antara Apan dan David itu bisa saja ditangani oleh Yohanes Nenes karena ada surat kuasa hukum, tetapi kasus antara oknum Dedi dan LSM serta Media itu beda ranahnya. Ini sudah pelecehan menurut saya,” ungkap Syafarahman.

Baca Juga  Melalui Anjangsana Satgas Yonzipur 5/ABW Merajut Kedekatan dan Menguatkan Persaudaraan Bersama Warga Binaan

Ia menegaskan bahwa tindakan Yohanes Nenes ini merupakan bentuk ketidakhormatan terhadap pihak yang seharusnya diwakili. Syafarahman juga meminta agar organisasi advokat tempat Yohanes Nenes bernaung memberikan sanksi atas tindakan yang dianggap lancang tersebut.”tegas Syafarahman.

Kasus ini membuka diskusi lebih luas mengenai etika dan tanggung jawab advokat dalam bertindak atas nama pihak lain, khususnya ketika tidak ada kuasa hukum yang sah. Tindakan Yohanes Nenes ini menimbulkan pertanyaan tentang batasan wewenang seorang advokat dan pentingnya menghormati prosedur hukum serta hak-hak pihak yang terlibat.

Baca Juga  Kapolsek Mempawah Hulu sampaikan Arahan dan Penekanan kepada Personil saat pelaksanaan apel pagi

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari organisasi advokat terkait tindakan Yohanes Nenes. Namun, pengamat hukum menilai bahwa kasus ini bisa menjadi preseden penting dalam menegakkan disiplin dan etika profesi advokat di Indonesia.

Kasus ini menunjukkan pentingnya advokat untuk tidak hanya memahami hukum, tetapi juga menghormati hak dan kepentingan pihak yang diwakilinya. Tindakan tanpa surat kuasa yang sah tidak hanya merusak reputasi profesi, tetapi juga bisa berdampak negatif bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian konflik.

 

Sumber : Ketua Lumbung Informasi

Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *