Ekskavator Bantuan Pemerintah Diduga Dikomersialkan oleh Anggota DPRD Kubater

Kilasfaktaterkini.com||Kubu Raya, 19 Januari 2025 – Program bantuan pemerintah berupa ekskavator di Kecamatan Terentang, Kabupaten Kubu Raya, menuai kontroversi. Alat berat yang diinisiasi oleh anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Danil Johan, diduga beralih fungsi menjadi alat komersial dan tidak sepenuhnya melayani kebutuhan masyarakat.

Keluhan ini muncul dari warga yang mengaku dikenakan biaya hingga Rp550 ribu per jam untuk menggunakan ekskavator tersebut. Salah satu warga, R (nama disamarkan), mengungkapkan kekecewaannya. “Ekskavator ini katanya bantuan pemerintah untuk warga, tapi kalau kami harus bayar mahal, rasanya sama saja seperti menyewa alat berat komersial. Kami merasa ini tidak sesuai tujuan bantuan,” ujarnya.

Baca Juga  Kadisbek Lantamal XII Hadiri Upacara Hari Pengayoman ke-79 Tahun 2024

Dugaan semakin menguat setelah muncul laporan bahwa ekskavator tersebut dikelola oleh seorang tokoh masyarakat berinisial F, yang kini juga menjabat sebagai anggota DPRD Kubu Raya di Komisi I. Proses pengajuan alat berat sebelumnya disebut-sebut melibatkan pengumpulan dokumen pribadi warga, seperti KTP, KK, sertifikat tanah, dan foto pemohon. Namun, setelah ekskavator tersedia, warga mengklaim bahwa alat berat tersebut lebih sering digunakan untuk kepentingan pribadi F dan kelompoknya.

Baca Juga  Klarifikasi SPBU 64.786.18 Dipatahkan Bukti Lapangan, Publik Desak Aparat Bertindak!

“Sejak awal prosesnya rumit, banyak dokumen yang harus kami serahkan. Tapi setelah alat itu datang, malah digunakan untuk proyek mereka sendiri, bukan untuk membantu masyarakat,” kata seorang warga dari Desa Teluk Empening.

Menanggapi tudingan tersebut, F memberikan pernyataan singkat melalui pesan WhatsApp kepada tim redaksi. Ia membantah tuduhan ini dengan mengatakan, “Berita ini mengada-ada. Saya justru membantu warga. Tidak ada yang berlebihan, dan masyarakat juga sudah tahu soal ini. Ribuan orang tidak mungkin saya jelaskan satu per satu.”ujarnya.

Baca Juga  Miris! Tragis Menimpa Relawan di Perkemahan Taman Agro Wisata Rekadena, Jeruju Besar

Warga berharap pemerintah daerah dan pihak berwenang segera turun tangan untuk menyelidiki dugaan penyalahgunaan ekskavator ini. Mereka mendesak agar bantuan tersebut benar-benar dikelola sesuai peruntukannya, yaitu membantu warga untuk kegiatan pembangunan infrastruktur desa maupun sektor pertanian.

Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah terkait dugaan tersebut. Masyarakat masih menunggu langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini demi memastikan keadilan dan transparansi dalam pengelolaan bantuan pemerintah.

 

Laporan: Tim Liputan

Editor: Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *