Empat Truk Tronton Bermuatan Material Melintas di Jembatan Siak, Dishub Bungkam Saat Dikonfirmasi Media!!

Kilasfakta.com | Siak – Sabtu, 14 Februari 2026. Empat unit mobil truk jenis Hino Tronton roda 10 kedapatan melintasi ruas Jalan Jembatan Siak dengan muatan material batu pada Sabtu siang. Peristiwa tersebut menjadi sorotan setelah awak media mencoba mengonfirmasi legalitas dan izin lintasan kendaraan bermuatan berat tersebut kepada petugas Dinas Perhubungan (Dishub) yang berada di lokasi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, keempat truk tersebut melintas hampir bersamaan dan terlihat membawa muatan material dalam jumlah signifikan. Saat dimintai keterangan terkait surat izin melintasi jembatan, khususnya menyangkut batasan tonase dan rekomendasi teknis, petugas Dishub yang tengah melakukan pemeriksaan terhadap sopir tidak memberikan jawaban substantif kepada awak media.

Beberapa pertanyaan yang diajukan media antara lain menyangkut: apakah kendaraan tersebut telah mengantongi izin khusus melintasi Jembatan Siak, apakah muatan sesuai dengan kapasitas maksimal jembatan, serta apakah telah dilakukan penimbangan resmi untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran tonase. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak satu pun petugas Dishub di lokasi yang bersedia memberikan keterangan resmi.

Baca Juga  Kuat Dugaan Oknum Penyidik Mabes Polri Melindungi Mafia Tanah Ucap Herman Hofi

Secara normatif, pengaturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Beberapa ketentuan yang berpotensi relevan dalam peristiwa ini antara lain:
Pasal 19 ayat (2): Jalan dikelompokkan dalam kelas jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukungnya, termasuk batas muatan sumbu terberat (MST).

Pasal 169 ayat (1): Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Pasal 277: Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan sehingga tidak memenuhi kewajiban uji tipe dapat dipidana.

Baca Juga  Herman Hofi: Pengambilalihan Tanah HGU dan HGB Harus Lewat Mekanisme ATR/BPN!

Pasal 307: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Selain itu, pelanggaran terkait kelebihan muatan (over dimension and over loading/ODOL) juga menjadi perhatian nasional karena berpotensi merusak infrastruktur jalan dan jembatan, serta membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Apabila Jembatan Siak memiliki batasan kelas jalan tertentu dan kendaraan tronton roda 10 dengan muatan material melebihi kapasitas maksimal jembatan, maka secara hukum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan kelas jalan dan daya dukung konstruksi.

Tanggung Jawab Pengawasan
Dinas Perhubungan memiliki kewenangan pengawasan terhadap operasional angkutan barang, termasuk penertiban kendaraan yang melanggar ketentuan tonase dan kelas jalan. Ketidakjelasan jawaban dari petugas di lapangan menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan dan transparansi informasi publik.

Baca Juga  Pakar Hukum Dr.Herman H. Munawar Meminta Kapolri Harus Tegas Memberikan Sanksi Kepada Oknum Lantas!

Mengacu pada prinsip keterbukaan informasi publik, setiap instansi pemerintah berkewajiban memberikan penjelasan yang akuntabel atas tindakan pengawasan yang dilakukan, terlebih jika menyangkut keselamatan publik dan potensi kerusakan fasilitas umum.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas Perhubungan terkait status perizinan keempat truk tronton tersebut, termasuk apakah telah dilakukan penindakan administratif atau sanksi bila ditemukan pelanggaran.

Media ini masih berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada pihak terkait guna memperoleh klarifikasi resmi serta memastikan apakah lintasan kendaraan bermuatan berat tersebut telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

Sumber : Tim-Liputan/PR.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *