Herman Hofi Apresiasi Digitalisasi Retribusi Pelabuhan Seng Hie: Dorong Transparansi dan Cegah Kebocoran PAD

Kilasfaktaterkini.com | PONTIANAK — Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak melalui Dinas Perhubungan yang menerapkan sistem pembayaran retribusi secara non-tunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serta rencana pemasangan portal otomatis di Pelabuhan Seng Hie dinilai sebagai langkah positif dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan retribusi daerah.

 

Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar, SH, mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurutnya, digitalisasi sistem pembayaran dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat tata kelola penerimaan daerah sekaligus meminimalisir potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Menurut saya, kebijakan ini patut diapresiasi. Tentu saja pelaksanaannya harus berjalan di atas landasan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan beban baru bagi pengguna jasa pelabuhan,” ujar Herman Hofi kepada media, Rabu (9/9/2026).

 

Ia menegaskan, setiap pemungutan retribusi daerah harus memiliki dasar hukum yang sah, jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, menurutnya, aspek regulasi perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan sistem retribusi non-tunai tersebut.

Baca Juga  Uji Kemampuan Fisik, Personel Lantamal I Laksanakan Samapta Periode I Tahun 2025

 

Herman Hofi menilai, peralihan dari mekanisme pembayaran tunai menuju sistem digital melalui QRIS merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi transaksi.

 

“Pengalihan dari sistem tunai ke digital merupakan langkah tepat untuk meminimalisir potensi kebocoran PAD. Sistem ini diharapkan dapat menjamin setiap pembayaran masyarakat tercatat dan masuk ke kas daerah secara lebih transparan,” jelasnya.

 

Namun demikian, ia mengingatkan agar digitalisasi tidak hanya dilihat dari sisi sistem pembayaran. Pemkot Pontianak juga dinilai perlu memperhitungkan kesiapan teknis dan kondisi masyarakat yang menggunakan fasilitas pelabuhan.

 

Menurutnya, potensi kendala seperti gangguan jaringan, perangkat bermasalah, maupun pengguna jasa yang belum memahami mekanisme pembayaran digital perlu diantisipasi sejak awal.

 

Baca Juga  Kapolresta Pontianak Berikan Arahan Kepada Personel Sat Reskrim, Sat Resnarkoba, dan Sat Samapta

“Pemkot tidak boleh hanya berfokus pada penarikan retribusi. Harus ada antisipasi apabila terjadi kendala teknis atau masyarakat belum terbiasa menggunakan sistem digital. Jangan sampai justru menimbulkan antrean, kemacetan, atau mengganggu aktivitas di kawasan pelabuhan,” katanya.

 

Ia juga mendorong agar masa sosialisasi yang masih tersedia dimanfaatkan secara maksimal. Sosialisasi, kata dia, bukan hanya berupa penyampaian informasi mengenai QRIS, tetapi juga harus disertai edukasi praktis kepada para pengguna jasa pelabuhan.

 

“Perpanjangan masa sosialisasi harus dimanfaatkan secara optimal untuk mengedukasi pengguna pelabuhan mengenai tata cara pembayaran melalui QRIS,” terangnya.

 

Selain sosialisasi, Pemkot Pontianak juga diminta memastikan tersedianya sarana pendukung serta petugas yang dapat memberikan pendampingan langsung kepada masyarakat di lapangan.

 

Hal tersebut dinilai penting agar proses transisi dari sistem tunai menuju sistem digital dapat berjalan secara bertahap tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

Baca Juga  MENYAMBUT GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT YANG BARU

 

“Pemkot perlu memastikan ketersediaan sarana pendukung dan pendampingan di lapangan. Digitalisasi retribusi merupakan langkah maju untuk transparansi tata kelola keuangan daerah, tetapi pada saat yang sama harus tetap menjamin kemudahan pelayanan bagi masyarakat,” tegas Herman Hofi.

 

Ia berharap penerapan QRIS dan rencana portal otomatis di Pelabuhan Seng Hie benar-benar menjadi bagian dari pembenahan tata kelola pelayanan, bukan sekadar perubahan mekanisme pembayaran.

 

“Jangan sampai niat baik untuk menata pelabuhan justru terkendala akibat kurangnya kesiapan teknis dan sosialisasi di lapangan,” pungkasnya.

 

Dengan demikian, penerapan sistem retribusi non-tunai diharapkan dapat berjalan seiring dengan penguatan aspek regulasi, transparansi penerimaan daerah, kesiapan infrastruktur, serta pelayanan yang mudah dan efektif bagi masyarakat pengguna jasa Pelabuhan Seng Hie.

 

 

Sumber/Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik.

Red/gun*

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *