Kilasfaktaterkini.com | PONTIANAK — Persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan di Kalimantan Barat. Di tengah ancaman kebakaran dan dampak asap yang berpotensi mengganggu aktivitas serta kesehatan masyarakat, ruang dialog antara Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan mahasiswa justru berlangsung dalam suasana yang memanas.(3/9).
Massa mahasiswa datang menyampaikan kritik dan tuntutan terkait persoalan karhutla. Mereka membawa keresahan mengenai kondisi lingkungan, ancaman kabut asap serta sejauh mana pemerintah daerah menjalankan langkah pencegahan dan penanganan kebakaran.
Namun, jalannya pertemuan tersebut kemudian diwarnai perdebatan antara gubernur dan massa pendemo. Situasi itu menjadi perhatian karena dialog yang semestinya menjadi ruang penyampaian aspirasi dan pencarian solusi justru terlihat berubah menjadi adu argumentasi.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai bagaimana pemerintah daerah merespons kritik publik terhadap persoalan karhutla.
Dalam sistem demokrasi, penyampaian kritik melalui aksi demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat. Mahasiswa yang turun ke jalan pada dasarnya membawa aspirasi dan keresahan yang mereka nilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Persoalan karhutla sendiri bukan perkara sederhana. Dampaknya dapat dirasakan langsung masyarakat, mulai dari terganggunya aktivitas hingga ancaman terhadap kualitas udara apabila asap menyebar ke kawasan permukiman.
Karena itu, kritik terhadap kebijakan maupun kinerja pemerintah semestinya dapat ditempatkan sebagai bagian dari proses evaluasi.
Pemerintah tentu memiliki hak untuk memberikan klarifikasi apabila terdapat tudingan yang dinilai tidak sesuai fakta. Namun, sebagai pemegang kewenangan pemerintahan daerah, respons terhadap kritik publik juga dituntut tetap tenang, terukur dan berbasis data.
Jika pemerintah menilai penanganan karhutla telah berjalan maksimal, publik tentu berhak memperoleh penjelasan secara terbuka mengenai langkah yang telah dilakukan.
Berapa titik api yang telah ditangani? Berapa personel dan peralatan yang dikerahkan? Berapa luas wilayah terdampak? Bagaimana strategi pencegahan agar kebakaran tidak berulang? Serta bagaimana pemerintah memastikan masyarakat terlindungi dari dampak asap?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut jauh lebih penting untuk dijawab daripada sekadar mempertentangkan siapa yang paling benar dalam sebuah perdebatan.
Karhutla tidak mengenal jabatan, pangkat maupun status sosial. Ketika lahan terbakar dan asap menyebar, masyarakatlah yang merasakan dampaknya.
Karena itu, penanganan karhutla semestinya menjadi agenda bersama seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, masyarakat, mahasiswa, relawan hingga dunia usaha.
Perbedaan pandangan mengenai strategi penanganan karhutla seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling berhadapan.
Jika mahasiswa menyatakan kepedulian dan bahkan ikut terlibat dalam upaya membantu masyarakat menghadapi karhutla, energi tersebut seharusnya dapat diarahkan menjadi kekuatan bersama.
Pemerintah dapat membuka ruang kolaborasi dengan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan, edukasi, pelaporan titik kebakaran serta pencegahan di tingkat lapangan.
Dengan demikian, kritik tidak berhenti menjadi perdebatan, tetapi berubah menjadi masukan konkret yang dapat memperkuat kebijakan pemerintah.
Masyarakat Kalimantan Barat pada akhirnya tidak membutuhkan pertarungan argumentasi antara pejabat dan demonstran.
Yang dibutuhkan adalah kerja nyata dan hasil yang dapat diukur.
Publik membutuhkan informasi mengenai perkembangan penanganan karhutla secara transparan. Data mengenai titik api, wilayah terdampak, langkah pemadaman, personel yang dikerahkan hingga strategi pencegahan perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat mengetahui kondisi sebenarnya.
Jika pemerintah telah bekerja maksimal, maka data dan hasil di lapangan akan menjadi jawaban paling kuat terhadap berbagai kritik.
Sebaliknya, kritik masyarakat juga perlu disampaikan berdasarkan fakta dan tidak dibangun dari informasi yang belum terverifikasi.
Dalam konteks tersebut, kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang demokrasi tetap sehat.
Mahasiswa memiliki hak menyampaikan aspirasi. Pemerintah memiliki kewajiban mendengar, menjelaskan dan memberikan solusi.
Perhatian publik jangan sampai bergeser dari persoalan utama, yakni bagaimana mencegah dan menangani karhutla, menjadi perdebatan mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam menghadapi demonstran.
Karhutla membutuhkan koordinasi, kecepatan dan ketegasan. Persoalan tersebut tidak akan selesai hanya melalui pernyataan maupun perdebatan.
Ketika api masih menjadi ancaman, seluruh energi semestinya diarahkan untuk memastikan kebakaran dapat dikendalikan dan masyarakat mendapatkan perlindungan.
Pemerintah juga perlu menunjukkan kepemimpinan yang mampu meredam ketegangan ketika menghadapi kritik. Kepala daerah bukan hanya dituntut mampu menjalankan kebijakan, tetapi juga mampu menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pandangan di tengah masyarakat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintah dalam menghadapi karhutla bukanlah seberapa keras suara ketika menjawab kritik.
Ukuran sesungguhnya adalah seberapa cepat api dapat dipadamkan, seberapa efektif kebakaran dapat dicegah, seberapa transparan informasi disampaikan dan seberapa kuat perlindungan diberikan kepada masyarakat.
Karhutla sudah cukup membakar lahan. Jangan sampai emosi ikut membakar kepercayaan publik.
(Tim Liputan)
