KILASFAKTATERKINI.COM|Jakarta – Kasus korupsi pembangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) di Mempawah, Kalimantan Barat, kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, desakan datang dari Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) yang menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan keterlibatan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dalam proyek yang merugikan keuangan negara lebih dari Rp 32 miliar.

Desakan itu dilontarkan KAMAKSI menyusul putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2023/PT PTK yang menegaskan keterlibatan Erry Iriansyah, mantan anggota DPRD Kalbar dan mantan anak buah Ria Norsan saat menjabat Bupati Mempawah. Dalam putusan itu, Erry dijatuhi hukuman 11 tahun penjara karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Dalam persidangan, terungkap bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh perusahaan yang ditunjuk berdasarkan informasi dari Ria Norsan. Bahkan, komunikasi antara keduanya tetap terjalin setelah proyek dimenangkan.
“Perusahaan yang kita pakai sudah menang, Pak,” ujar Erry.
“Silakan diatur pekerjaannya di lapangan,” jawab Ria Norsan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan.
Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menyebut bahwa fakta ini memperkuat dugaan adanya campur tangan kepala daerah dalam proyek pusat yang seharusnya bebas dari intervensi politik lokal.
“KPK jangan tutup mata. Fakta persidangan jelas menunjukkan hubungan antara pelaku utama dan Ria Norsan. Tidak boleh ada pejabat yang kebal hukum,” ujar Joko, Jumat (19/4).
Proyek BP2TD Mempawah yang mulai dikerjakan sejak 2014 terbagi dalam beberapa paket, antara lain:
Paket 1: Rp2 miliar
Paket 2: Rp881 juta
Paket 3: Rp10 miliar
Paket 4: Rp3 miliar
Infrastruktur dan lanskap: Rp15 miliar lebih.
Jika diakumulasikan, nilai kerugian negara yang muncul dari pengerjaan proyek tersebut mencapai lebih dari Rp32 miliar.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan indikasi penyimpangan alokasi anggaran, termasuk transaksi yang tidak sesuai peruntukan dan laporan keuangan yang tidak transparan.
Publik dikejutkan dengan pengakuan Ria Norsan yang menyebut bahwa dirinya pernah meminjamkan uang pribadi sebesar Rp18 miliar kepada Erry Iriansyah yang mengaku kesulitan modal. Meski dinyatakan sebagai pinjaman pribadi, fakta bahwa dana sebesar itu berpindah tangan antara kepala daerah dan kontraktor proyek menjadi perhatian serius.
Jojo, Koordinator Nasional Kaukus Eksponen Aktivis 98 (KEA ’98), menilai pengakuan ini harus menjadi pintu masuk KPK untuk membuka dugaan gratifikasi terselubung.
“Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), tidak tercatat adanya transaksi utang piutang sebesar itu. Kalau benar ada pengembalian dana ke rekening pribadi Ria Norsan, maka ini patut diduga sebagai tindak pidana korupsi,” kata Jojo.
Selain aspek hukum, KAMAKSI juga menyoroti gaya hidup Ria Norsan yang dinilai tidak mencerminkan empati terhadap situasi fiskal daerah. Salah satunya adalah perayaan Idul Fitri 1446 H di Pendopo Gubernur Kalbar yang dianggap lebih menyerupai pesta politik pendukung pasangan 02, ketimbang perayaan bersama rakyat.
Jojo menilai, di tengah kondisi daerah yang mengalami penurunan transfer dana pusat dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), tindakan tersebut tidak hanya mencederai moral publik, tapi juga bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran.
“Jangan euforia di atas penderitaan rakyat. Anggaran negara bukan untuk kemewahan. Gubernur seharusnya menjadi teladan penghematan,” tegasnya.
Sebagai bentuk keseriusan, KAMAKSI akan menggelar unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK Jakarta serta kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Mereka mendesak agar KPK segera memanggil dan memeriksa Ria Norsan, serta meminta Mendagri Tito Karnavian mempertimbangkan sanksi pemberhentian sementara terhadap yang bersangkutan.
“Kami akan layangkan surat resmi ke Mendagri agar Ria Norsan dinonaktifkan selama proses penyelidikan berlangsung,” tegas Joko.
Ria Norsan Membantah: “Kami Hanya Terima Jadi”
Dikonfirmasi oleh media lokal di Kalbar, Ria Norsan mengklaim bahwa proyek BP2TD merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan dan tidak melibatkan pemerintah daerah dalam proses pengadaan maupun pengawasan proyek.
“Proyek itu dari pusat, kami hanya menerima manfaatnya di daerah,” ujar Norsan.
Namun demikian, publik masih mempertanyakan relevansi pernyataan tersebut dengan fakta komunikasi dan aliran dana yang terungkap dalam persidangan.
Tim – Liputan
Redaksi






