Kilasfakta.com | KUANTAN SINGINGI, RIAU — 25 Desember 2025 |Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Pantai dan Desa Lubuk Ramo, wilayah hukum Polsek Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singingi, kembali menjadi sorotan tajam publik. Aktivitas ilegal tersebut dilaporkan telah berlangsung sejak Juni 2025 dan semakin masif hingga akhir Desember, tanpa terlihat adanya penindakan hukum yang konsisten dan tegas.
Seorang tokoh masyarakat setempat, yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan, mengungkapkan kepada media bahwa tidak seluruh warga mendukung aktivitas PETI. Namun, tekanan sosial, rasa takut, serta dugaan keterlibatan oknum tertentu membuat masyarakat memilih diam.
“Tidak semua masyarakat di sini mendukung PETI. Tapi warga takut. Ada tekanan. Jadi banyak yang memilih diam,” ujarnya, Minggu (21/12/2025).
Penegakan Hukum Dinilai Lemah dan Tidak Efektif
Tokoh masyarakat tersebut mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum, baik di tingkat Polsek, Polres, hingga Polda Riau dan Mabes Polri, dalam menangani praktik PETI yang kian masif.
“Jangan sampai negara kalah dengan penambang ilegal atau premanisme.
Kapan Polda atau Mabes Polri turun langsung tanpa pemberitahuan ke Polsek?” katanya.
Ia bahkan mendorong agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memeriksa pengelolaan dana desa dan dugaan penyimpangan kewenangan di wilayah hukum Kuantan Mudik.
Dampak PETI disebut telah merusak lingkungan secara masif, termasuk kawasan kebun sawit yang sebelumnya dikelola PT Tri Bakti Sarimas (TBS) dan kemudian beralih ke PT Karya Tama Nusantara (KTBM).
Sebagian lahan diketahui berada di luar Hak Guna Usaha (HGU), namun justru diklaim dan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebelum akhirnya dirusak oleh aktivitas PETI.
“Yang di luar HGU seharusnya dikembalikan ke negara atau masyarakat, bukan dinikmati segelintir orang lalu dihancurkan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kepeduliannya murni soal lingkungan, bukan kepentingan ekonomi.
“Saya tidak cari duit. Saya hanya peduli lingkungan. Tolong jangan sebutkan nama saya dan jangan publikasikan bukti saya,” katanya.
Menurut sumber tersebut, sejumlah razia telah dilakukan:
Oleh Polsek Kuantan Mudik;
Gabungan Polsek dan Koramil 08 Lubuk Jambi;
Gabungan Polda Riau, Polres Kuansing, Polsek Kuantan Mudik, dan TNI pada 16 Desember 2025.
Namun seluruhnya dinilai tidak berdampak signifikan karena aktivitas PETI kembali berjalan normal, bahkan siang dan malam.
“Kalau razia jangan dikasih tahu jadwalnya. Pasti bocor,” keluhnya.
Ratusan Unit PETI Diduga Beroperasi Bebas
Aktivitas PETI disebut tidak hanya terjadi di bantaran sungai, tetapi juga di wilayah hulu.
Terdapat ratusan rakit, dompeng darat, lanting, hingga dugaan penggunaan alat berat (excavator), termasuk di sekitar Afdeling 7A Desa Pantai yang diduga masuk kawasan hutan lindung seluas ±130 hektare.
Bahkan muncul dugaan keterlibatan operator alat berat milik PT KTBM yang disebut membuka lahan untuk aktivitas PETI.
Direktur Media Intelijen Jenderal.com, Athia, menyatakan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi lanjutan pada 24–25 Desember 2025 menggunakan dokumentasi video ber-GPS dan pelacakan lokasi.
Hasilnya, aktivitas PETI masih berlangsung masif siang dan malam.
Menurut Athia, aktivitas PETI mulai marak sejak Juni 2025, awalnya sekitar 12 rakit dan kini berkembang menjadi ratusan unit.
Ia juga menyoroti bahwa praktik serupa terjadi di beberapa wilayah hukum yang pernah dipimpin oleh AKP Ridwan Butar-butar, SH, MH, yakni Polsek Singingi, Polsek Kuantan Hilir, dan Polsek Kuantan Mudik.
Di wilayah Gunung Toar, aktivitas PETI bahkan telah memakan korban jiwa, namun sebagian lokasi disebut masih tetap beroperasi hingga kini.
Kondisi ini memperkuat kegelisahan masyarakat bahwa hukum seolah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Publik menuntut penindakan nyata, bukan sekadar razia seremonial, demi menyelamatkan lingkungan, melindungi keselamatan warga, dan memulihkan kepercayaan terhadap negara.
Media Intelijen Jenderal.com,menegaskan akan terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, terbuka, dan berbasis fakta lapangan.
Seluruh dugaan dalam pemberitaan ini belum merupakan kesimpulan hukum tetap.
Redaksi menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan membuka ruang klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.
TIM REDAKSI/Sry.
Red/Tim*






